PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat terkait adanya dugaan upaya pengesahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Bumi Tambung Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah.
Itu menyusul beredarnya surat undangan dari ESBISQUET Gender Sexuality Minority Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM), terkait konsolidasi jaringan komunitas LGBTIQ pada 26-27 September 2022 di Hotel Fovere, Palangka Raya.
Menindaklanjuti hal tersebut, DAD Kalteng langsung mengelar rapat dan meminta klarifikasi dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng terkait adanya rencana kegiatan tersebut, di Betang Hapakat, Sabtu (24/9) sore.
Pertemuan ini juga dihadiri pihak Polres Palangka Raya dan sejumlah Ketua Biro serta pengurus DAD Kalteng, seperti Bobo Wanto V Baddak, Ingkit Djaper, Yosita Wisman, Yuwensi, Merry Anita, Ramses L Tundan, humas DAD Kalteng dan beberapa organisasi Dayak lainnya.
Ketua Umum DAD Kalteng H Agustiar Sabran melalui Ketua Harian Andrie Elia menegaskan, DAD menolak jika ada upaya untuk mengesahkan LGBT di Kalteng.  “Kita tentu sangat menolak pengesahan LGBT dan berbagai bentuk kegiatan LGBT di Kalteng,” tegas Andrie Elia.
Sementara pada pertemuan DAD Kalteng dengan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, yang dipimpin oleh Ketua Biro Pertahanan dan Keamanan Adat DAD Kalteng, Ingkit Djaper didampingi Biro Pemberdayaan Perempuan itu, telah disepakati beberapa poin penting, diantaranya;
Pihak Solidaritas Perempuan Mamut Menteng menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak mengundang kaum LGBT, tidak membentuk jaringan LGBT dan tidak melaksanakan konsolidasi dengan kaum LGBT. Akan tetapi akan fokus pada dinamika perkembangan kelainan perilaku menyimpang atau waria.
Selain itu, ada klarifikasi dengan pihak Polresta Palangka Raya terkait kegiatan tersebut. Kemudian pihaknya bersepakat membatalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2022 di Hotel Fovere Palangka Raya Jalan G Obos Kota Palangka Raya.
Dalam kesepakatan tersebut, pihak Solidaritas Mamut Menteng diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan pihak lembaga perempuan dan NGO lainnya untuk menghindari adanya persepsi yang salah di masyarakat. Mereka bersepakat menolak adanya upaya pembentukan jaringan yang mengarah pada ranah LGBT.
Poin kesepakatan lainnya, yakni undangan yang mengatasnamakan atau kerjasama dengan ESBIQUET adalah tidak benar, dan surat tersebut disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, undangan yang menjelaskan masalah konsolidasi dengan minoritas LGBT tersebut akhirnya sepakat dibatalkan.