Korupsi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas aparatur negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah Bebas Korupsi untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, serta wilayah Kal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi dana iklan pada PT. BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau dan Kepolisian Resor (Polres) Pulang Pisau, Rabu (12/3).

Isu terbaru dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga kembali menjadi sorotan publik. Kali ini muncul klaim kerugian negara akibat tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp 980 triliun atau hampir 1 Kuadriliun. 

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga berlanjut. Kemarin (6/3) Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan dirinya siap menghadapi proses hukum, termasuk kemungkinan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak lama lagi, empat tersangka kasus suap di Dinas PUPR Kalsel akan didudukkan di meja hijau PN Tipikor Banjarmasin. Bahkan, lokasi penahanan mereka sudah dipindahkan KPK dari Jakarta ke Banjarmsin. Tepatnya ke sel Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Kalsel, Jumat (7/2).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Putusan itu lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengubah putusan dengan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Ujang Iskandar, setelah mengabulkan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).