Dari 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terpilih pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 ini , hanya 39 yang dilantik pada Periode 2024-2029, karena satu orang masih Anggota DPRD terpilih ditangguhkan.
Beredarnya di media sosial kabar adanya beberapa sekolah dasar negeri (SDN) yang ada di Kota Sampit yang diduga melakukan pungutan liar melalui praktik jual beli kursi ataupun Jumat berkah.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie turut menjadi saksi kasus korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama pihak legislatif, telah menyetujui bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan terbatas (PT) Habaring Hurung Sampit dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (4/9).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Ramli. Mengatakan ada dua wilayah di Kotim rentan kekurangan pasokan air bersih. Dan ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa yang ada di 15 Kecamatan di Kotim tahun 2023, digelar September. Menghadapi Pilkades Serentak, DPMD Diminta Lebih Siap dalam melaksanakan tahapan demi tahapan.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ir. SP Lumban Gaol. Meminta agar pemerintah daerah melalui dinas terkait. Yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk inventarisasi seluruh aset milik Pemkab Kotim
Besarnya potensi kasus tindak pidana yang dilakukan oknum kepala desa (Kades), di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinilai harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Terutama dinas teknis yang berperan untuk memberikan pendampingan terhadap kinerja Kades.
Tingginya angka perceraian di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Salah satunya dilatarbelakangi pernikahan anak usia dini. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim Hj.Megawati, merasa prihatin tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini.
