PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret dan realistis dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin meluas.
Pengurus organisasi pemuda tersebut menilai penanganan krisis lingkungan di wilayah Kalteng saat ini masih sangat minim dukungan dana operasional yang manusiawi.
Ketua PW GP Ansor Kalteng Arjoni menegaskan, pemangkasan APBD Kalteng secara drastis dari angka kurang lebih Rp12 triliun menjadi Rp5,3 triliun melumpuhkan program pencegahan darurat di lapangan.
Sementara di lapangan relawan bertumbangan, bahkan 3 relawan wafat demi tugas memadamkan karhutla, harga sebuah nyawa yang sangat murah.
“Penanganan karhutla membutuhkan keberpihakan anggaran nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas. Pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menghentikan bencana tahunan ini. Para relawan berjuang bertaruh nyawa, sementara pusat membiarkan anggaran daerah terangkas amat drastis,” tegas Arjoni, Kamis (17/9).
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke tanah Kalteng beberapa waktu lalu dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi penanganan karhutla dan masyarakat.
Bantuan 100 unit mobil pemadam kebakaran yang terdistribusi ke daerah tidak mampu memadamkan titik api di kedalaman hutan.
Kendaraan operasional tersebut dinilai belum maksimal karena titik kebakaran berada jauh dari akses jalan darat dan keterbatasan sumber air.
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret dan realistis dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin meluas.
Pengurus organisasi pemuda tersebut menilai penanganan krisis lingkungan di wilayah Kalteng saat ini masih sangat minim dukungan dana operasional yang manusiawi.
Ketua PW GP Ansor Kalteng Arjoni menegaskan, pemangkasan APBD Kalteng secara drastis dari angka kurang lebih Rp12 triliun menjadi Rp5,3 triliun melumpuhkan program pencegahan darurat di lapangan.
Sementara di lapangan relawan bertumbangan, bahkan 3 relawan wafat demi tugas memadamkan karhutla, harga sebuah nyawa yang sangat murah.
“Penanganan karhutla membutuhkan keberpihakan anggaran nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas. Pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menghentikan bencana tahunan ini. Para relawan berjuang bertaruh nyawa, sementara pusat membiarkan anggaran daerah terangkas amat drastis,” tegas Arjoni, Kamis (17/9).
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke tanah Kalteng beberapa waktu lalu dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi penanganan karhutla dan masyarakat.
Bantuan 100 unit mobil pemadam kebakaran yang terdistribusi ke daerah tidak mampu memadamkan titik api di kedalaman hutan.
Kendaraan operasional tersebut dinilai belum maksimal karena titik kebakaran berada jauh dari akses jalan darat dan keterbatasan sumber air.
