PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai April 2026. Langkah ini sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja dan upaya efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran pelayanan publik dan kinerja organisasi selama pelaksanaannya.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyebutkan bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemprov Kalteng telah mulai berjalan dengan skema tertentu. Termasuk pemberlakuan kerja dari rumah setiap hari Jumat bagi sebagian ASN.
“Penerapan work from home telah berjalan. Pada hari Jumat diberlakukan WFH, namun pejabat eselon II dan kepala bidang tetap melaksanakan tugas di kantor,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Dia menjelaskan, penerapan WFH tidak dilakukan secara penuh, melainkan tetap diatur agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Pengaturan tetap dilakukan agar pelayanan pemerintahan berjalan optimal. Sebagian pegawai ditempatkan pada satu ruangan tertentu sebagai upaya efisiensi penggunaan listrik,” katanya.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum dapat disimpulkan tingkat keberhasilannya.
“Terkait efektivitasnya, saat ini belum dapat disimpulkan karena kebijakan tersebut baru berjalan sekitar satu minggu,” tambahnya.
Meski demikian, kebijakan WFH tersebut diharapkan mampu menekan penggunaan energi listrik di lingkungan perkantoran serta menjadi langkah awal dalam efisiensi anggaran daerah. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai April 2026. Langkah ini sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja dan upaya efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran pelayanan publik dan kinerja organisasi selama pelaksanaannya.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyebutkan bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemprov Kalteng telah mulai berjalan dengan skema tertentu. Termasuk pemberlakuan kerja dari rumah setiap hari Jumat bagi sebagian ASN.
“Penerapan work from home telah berjalan. Pada hari Jumat diberlakukan WFH, namun pejabat eselon II dan kepala bidang tetap melaksanakan tugas di kantor,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Dia menjelaskan, penerapan WFH tidak dilakukan secara penuh, melainkan tetap diatur agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Pengaturan tetap dilakukan agar pelayanan pemerintahan berjalan optimal. Sebagian pegawai ditempatkan pada satu ruangan tertentu sebagai upaya efisiensi penggunaan listrik,” katanya.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum dapat disimpulkan tingkat keberhasilannya.
“Terkait efektivitasnya, saat ini belum dapat disimpulkan karena kebijakan tersebut baru berjalan sekitar satu minggu,” tambahnya.
Meski demikian, kebijakan WFH tersebut diharapkan mampu menekan penggunaan energi listrik di lingkungan perkantoran serta menjadi langkah awal dalam efisiensi anggaran daerah. (adr)
