“Dijadikan contoh itu artinya sudah memenuhi kriteria awal, dasar. KPK itu memiliki standar. Kami sudah memenuhi itu, tapi untuk melangkah yang lebih baik lagi,” jelasnya.
Fairid menyebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satunya berkaitan dengan proses perencanaan anggaran agar sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perencanaan juga perlu melalui proses peninjauan untuk memastikan program yang disusun tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.
“Yang dipikirkan adalah dampaknya, outcome-nya seperti apa untuk masyarakat, itu kan hasil review. Setelah itu barulah ke penganggaran, penganggaran kemudian pelelangan, semua lebih sesuai dengan mekanisme,” katanya.
Ia menambahkan, pembinaan dan observasi yang dilakukan KPK menjadi bagian dari proses evaluasi Pemko Palangka Raya untuk mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Melalui rakor tersebut, penguatan integritas diharapkan dapat terus diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*mg3)
“Dijadikan contoh itu artinya sudah memenuhi kriteria awal, dasar. KPK itu memiliki standar. Kami sudah memenuhi itu, tapi untuk melangkah yang lebih baik lagi,” jelasnya.
Fairid menyebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satunya berkaitan dengan proses perencanaan anggaran agar sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perencanaan juga perlu melalui proses peninjauan untuk memastikan program yang disusun tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.
“Yang dipikirkan adalah dampaknya, outcome-nya seperti apa untuk masyarakat, itu kan hasil review. Setelah itu barulah ke penganggaran, penganggaran kemudian pelelangan, semua lebih sesuai dengan mekanisme,” katanya.
Ia menambahkan, pembinaan dan observasi yang dilakukan KPK menjadi bagian dari proses evaluasi Pemko Palangka Raya untuk mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Melalui rakor tersebut, penguatan integritas diharapkan dapat terus diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*mg3)
