Efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, serta berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menyambut penetapan Palangka Raya sebagai calon Kota Percontohan Antikorupsi 2026 dan menekankan pentingnya penerapan nilai antikorupsi dalam tata kelola pemerint
Pemprov Kalteng mendukung penuh pencalonan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026 guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemkab Barito Utara bergerak cepat mengikuti evaluasi tata kelola bersama KPK di Jakarta. Bupati H Shalahuddin menegaskan komitmen memperkuat pengawasan internal dan membangun pemerintahan yang bersih
Pemkab Lamandau meraih predikat Baik pada ITKP 2025 dengan skor 83,40, menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya memusnahkan sebanyak 544 berkas arsip inaktif dengan masa retensi di bawah 10 tahun, Selasa (7/10/2025).
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menilai kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky R. Badjuri. Menghadiri audiensi hasil pengawasan semester II tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat,
Pemerintah Kota Palangka Raya menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang adaptif dan relevan sebagai elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan terus melakukan berbagai upaya, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya, hal tersebut juga dibuktikan dengan menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bintek) keterbukaan informasi publik kabupaten.
