PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya yang berhasil meraih skor 92,9 dengan kategori istimewa dalam penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-AKSI) Tahun 2026 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyatakan capaian tersebut menempatkan ibu kota Provinsi Kalteng ini sebagai salah satu daerah percontohan antikorupsi di tingkat nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan jajaran pemerintah kota agar tidak cepat berpuas diri.
“Skor 92,9 dengan kategori istimewa ini tentu patut kita apresiasi. Namun, jangan sampai kita hanya puas dengan capaian angka. Ini justru harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan terhadap sejumlah catatan yang diberikan KPK,” kata Syaufwan Hadi, Kamis (19/11/2026).
Dalam menindaklanjuti catatan tersebut, Syaufwan menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan bagi pelapor melalui whistleblowing system (WBS).
Sekretaris DPD PAN Kota Palangka Raya ini meminta pemerintah daerah menjamin penuh kerahasiaan identitas warga yang berani melaporkan dugaan pelanggaran agar merasa aman dari potensi intimidasi.
“Perlindungan terhadap pelapor harus benar-benar diperhatikan. Identitas masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran harus dijamin kerahasiaannya agar mereka merasa aman,” tegasnya.
Selain aspek perlindungan pelapor, legislator ini juga menyoroti perluasan akses kanal pengaduan publik. Menurutnya, penyediaan sarana pengaduan berbasis digital saja belum cukup menjangkau seluruh warga, sehingga pemerintah kota perlu membuka ruang layanan tatap muka.
“Jangan hanya mengandalkan kanal digital. Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan secara langsung juga harus difasilitasi, sehingga akses pelaporan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Terakhir, Syaufwan mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menilai kualitas fasilitas di sekolah maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus menjadi prioritas agar dampak tata kelola pemerintahan yang bersih benar-benar dirasakan masyarakat.
“Fasilitas publik harus terus ditingkatkan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah dan RSUD harus mendapat perhatian agar masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan,” pungkasnya. (jef)


