Stranas PK menemukan delapan celah kerawanan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis dan mendorong perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya lebih efektif serta bebas penyimpangan.
Pemko Palangka Raya terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui berbagai langkah strategis untuk meraih predikat Kota Antikorupsi 2026.
Pemkab Barito Utara bergerak cepat mengikuti evaluasi tata kelola bersama KPK di Jakarta. Bupati H Shalahuddin menegaskan komitmen memperkuat pengawasan internal dan membangun pemerintahan yang bersih
Pemprov Kaltengterus meneguhkan komitmen dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan keseriusannya dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi dan layanan publik.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menilai kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
