PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah pusat menunjukkan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meninjau Posko Penanganan Karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, untuk memastikan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi, Jumat (31/8).
Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas instansi dalam mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla selama musim kemarau.
Bupati Ahmad Rifa’i mengatakan, kehadiran Menko Polkam menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran.
“Kunjungan Bapak Menko Polkam menjadi motivasi sekaligus penguatan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat agar pencegahan serta penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif,” ujar Ahmad Rifa’i.
Menurutnya, Pemkab Pulang Pisau tidak hanya mengedepankan upaya pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik panas (hotspot), sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan posko di wilayah rawan.
Ia optimistis kolaborasi seluruh pihak mampu menekan risiko karhutla sehingga Kalimantan Tengah tetap aman, kondusif, dan terhindar dari bencana kabut asap yang berdampak pada kesehatan, aktivitas masyarakat, maupun perekonomian.
Kunjungan Menko Polkam tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah serta menangani karhutla sejak dini. (art/kpg)
