Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel.
Khristianto Yudha juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik mengenai tantangan birokrasi, khususnya kebijakan efisiensi anggaran.
Dia menjelaskan, efisiensi tidak berarti menurunkan kualitas pelayanan, tetapi mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, inovatif dan bertanggung jawab.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kegiatan seremonial dan administratif perlu disederhanakan, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, sedangkan rapat dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi digital,” tegas Khristianto Yudha.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Barsel menekankan tiga hal yang harus dilaksanakan secara ketat dan konsisten oleh seluruh pejabat.
Para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi contoh sekaligus mengawasi kedisiplinan bawahannya.
Tidak boleh ada toleransi terhadap keterlambatan, kelalaian mengikuti apel maupun ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas.
” SKP bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen untuk mengukur kontribusi individu terhadap pencapaian target organisasi. Pejabat yang mengalami mutasi, promosi maupun purna tugas dilarang membawa, menguasai secara sepihak atau memindahkan aset daerah dari unit kerja lama, ” imbuhnya.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel.
Khristianto Yudha juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik mengenai tantangan birokrasi, khususnya kebijakan efisiensi anggaran.
Dia menjelaskan, efisiensi tidak berarti menurunkan kualitas pelayanan, tetapi mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, inovatif dan bertanggung jawab.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kegiatan seremonial dan administratif perlu disederhanakan, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, sedangkan rapat dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi digital,” tegas Khristianto Yudha.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Barsel menekankan tiga hal yang harus dilaksanakan secara ketat dan konsisten oleh seluruh pejabat.
Para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi contoh sekaligus mengawasi kedisiplinan bawahannya.
Tidak boleh ada toleransi terhadap keterlambatan, kelalaian mengikuti apel maupun ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas.
” SKP bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen untuk mengukur kontribusi individu terhadap pencapaian target organisasi. Pejabat yang mengalami mutasi, promosi maupun purna tugas dilarang membawa, menguasai secara sepihak atau memindahkan aset daerah dari unit kerja lama, ” imbuhnya.
