Padahal, ketika seorang pekerja kehilangan satu hari produktif, seorang pedagang kehilangan pendapatan, atau seorang siswa kehilangan proses pembelajaran, sesungguhnya telah terjadi biaya ekonomi.
Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak boleh hanya berdasarkan berapa hektare api berhasil dipadamkan.
Pemerintah daerah perlu menghitung biaya sosial-ekonomi karhutla: berapa hari sekolah terganggu, berapa jam kerja hilang, berapa pendapatan UMKM berkurang, berapa biaya kesehatan meningkat, dan berapa besar kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan.
Paradigma kebijakan juga harus bergeser. Penanganan karhutla tidak boleh terlalu bertumpu pada pemadaman setelah api membesar.
Investasi pada pencegahan, deteksi dini, pengawasan lahan, pengelolaan gambut, patroli berbasis hotspot, serta penegakan hukum justru harus diperkuat.
Kalteng tidak cukup hanya menjadi daerah yang cepat memadamkan api. Kalteng harus menjadi daerah yang berhasil mencegah api sebelum menjadi asap.
Kabut asap bukan sekadar soal udara.
Ia menyentuh kesehatan, pendidikan, produktivitas, pendapatan masyarakat, dan masa depan ekonomi daerah.
Ketika anak-anak tidak dapat belajar secara normal dan masyarakat tidak dapat bekerja secara produktif, yang terbakar bukan hanya lahan.
Sebagian masa depan pembangunan juga ikut terbakar.
