PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengalaman menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap sepanjang 2026 ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun kebijakan penanganan karhutla tahun 2027.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh meminta pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan anggaran dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap alokasi mampu mencegah kebakaran meluas dan menekan dampaknya terhadap masyarakat.
Menurutnya, evaluasi terhadap penanganan karhutla 2026 harus menjadi pijakan dalam merancang program tahun depan. Menurutnya, pemerintah perlu menghindari pola penanganan yang baru bergerak setelah kebakaran meluas dan membutuhkan biaya besar.
“Anggaran 2027 harus digunakan secara tepat dan tidak boros. Kita harus belajar dari kejadian 2026 agar karhutla dan kabut asap tidak kembali terulang,” tegasnya, Sabtu (12/9/2026)
Ia mendorong porsi anggaran lebih diarahkan pada langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, sejumlah kebutuhan dinilai harus dipastikan sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Mulai dari pemetaan kawasan rawan, patroli, pembasahan lahan, ketersediaan sumber air, sarana pemadaman sampai kesiapan personel.
Sri Ani menilai pendekatan ini, penting supaya pemerintah tidak terus mengeluarkan anggaran besar untuk pemadaman ketika api sudah menyebar. Menurutnya, keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap.
“Jangan sampai kita menghabiskan anggaran setiap tahun untuk memadamkan api, tetapi akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil,” ujarnya.
Ia juga meminta hasil evaluasi di lapangan selama 2026 menjadi perbaikan konkret dalam program 2027. Kelemahan yang ditemukan selama penanganan karhutla perlu diperbaiki, sedangkan langkah yang terbukti efektif harus diperkuat.
Baginya, ukuran keberhasilan kebijakan karhutla bukan terletak pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan pada kemampuan pemerintah mencegah kebakaran sejak dini dan melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap.
“Target kita bukan sekadar anggaran terserap, tetapi bagaimana 2027 masyarakat tidak lagi mengalami kondisi seperti 2026. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” tutupnya. (jef)
