TAG

#kebijakan

Dolar AS Menguat Tipis, Konflik Timur Tengah dan Kebijakan The Fed Jadi Penentu Pasar

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) mencatat penguatan tipis terhadap mayoritas mata uang utama dunia pada pembukaan perdagangan Asia, Senin (20/7/2026).

Wabup Batara Tekankan Rakerda APDESI sebagai Ruang Strategis Sinkronisasi Kebijakan Desa-Kabupaten

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menegaskan bahwa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Tengah bukan sekadar forum organisasi,

DPRD Palangka Raya Pastikan Kawal Kebijakan BBM

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi memastikan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) hasil rapat Forkopimda bersama Pertamina dan pengelola SPBU agar antrean

Pemkab Murung Raya Fokuskan Kebijakan Anggaran di Tiga Komoditas Pertanian

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah memfokuskan program prioritas anggaran bidang pertanian di tahun anggaran 2027 khusus untuk tiga komoditas, yaitu padi, kopi dan juga kakao.

Dewan Dorong Terobosan Kebijakan Retribusi Daerah

Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Akhirudin menekankan pentingnya terobosan kebijakan retribusi daerah guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Akun TikTok hingga Instagram, Mulai Diterapkan 28 Maret 2026

Melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP TUNAS, pemerintah menetapkan bahwa anak berusia di bawah 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun pada platform digital

Ramai Soal Pajak THR, DJP Bilang Kebijakan Ini Bukan Tambahan Beban Baru

Kebijakan pemotongan Pajak THR kembali menjadi perhatian publik. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa skema pemotongan tersebut bertujuan menjaga agar beban pajak wajib pajak tidak terjadi penum

Ikuti Rakornas di Bogor, Ketua DPRD Kapuas Menilai Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembanguna

Selaraskan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional

Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Nilai Kebijakan Pemda Mura Pro-Rakyat, Dewan Berikan Apresiasi Begini

Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Partai PDI Perjuangan, Nisha Anggraeni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Ra

Menteri P2MI Paparkan Arah Kebijakan Pelindungan dan Penempatan Berkualitas bagi PMI

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin memaparkan arah kebijakan nasional terkait peningkatan kualitas pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kegiata

Apresiasi Dedikasi Guru, Dewan Siap Perjuangkan Kebijakan Pro Kemajuan Pendidikan

Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Anggota DPRD Barito Utara Hasrat, S.Ag., menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada s

Aspirasi Masyarakat Diharapkan Jadi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menyampaikan hasil pelaksanaan reses dari masing-masing daerah pemilihan (dapil). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna

Perkuat Implementasi Kebijakan SDI, Pemkab Mura Gelar Bimtek di Palangka Raya

Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus melalui Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Sarwo Mintarjo membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemkab Mura di Al

Kebijakan Larangan Thrifting: Pedagang UMKM di Palangka Raya Bilang Begini

Beberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan larangan untuk menjual produk impor pakaian bekas (thrifting).  Langkah ini dilakukan untuk mendorong Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) beralih menjual

Matangkan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno, memberikan pengarahan secara langsung dan berdialog bersama para kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran perangkat daerah di Kecamatan Kapuas Tengah pekan lalu.

Perubahan APBD Gambarkan Arah Kebijakan Fiskal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Selaraskan Arah Kebijakan lewat Musrenbang

Wakil Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 di Gedung

Rupiah Menguat Tipis, Kebijakan Tak Pasti Trump Berdampak Pada Dolar AS

Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (4/6/2025) dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya ketidakpastian kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dukung Penuh Kebijakan Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran guna memastikan alokasi dana yang lebih optimal bagi kebutuhan masyarakat.

Soroti Larangan Penjualan LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer, DPRD Kapuas: Perlu Kajian Ulang

Kebijakan melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di tingkat pengecer mendapat sorotan dari berbagai pihak. Termasuk DPRD Kabupaten Kapuas. Pasalnya kebijakan ini, dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat kecil yang memang sangat bergantung pada LPG subsidi tersebut.

Ganti Menteri, Kebijakan Berubah! Ini Penjelasan PPDB Jadi SPMB

Pemerintah secara resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ini.

Nunu Tegaskan Pentingnya Keselarasan dalam Kebijakan

Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab, tugas dan kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan di wilayahnya.

Calon Jamaah Perlu Tahu, Ini Wacana Kebijakan Baru Penyelenggaran Ibadah Haji Indonesia

Pengelolaan haji bakal mengalami perombakan signifikan. Tidak hanya soal teknis penyelenggaraan di Kementerian Agama (Kemenag), pengelolaan dana di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) juga berpotensi dilebur ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Sugianto Sabran Siapkan Kebijakan Hadapi Intensitas Hujan Tinggi saat Pilkada

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyiapkan kebijakan dalam menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tengah kondisi banjir dan potensi puncak intensitas hujan yang diprediksi BMKG pada November 2024.

Dukung Keberhasilan Kebijakan Nasional, Begini Kata Doni

Sesuai peran ujung tombak, kepala desa dituntut memiliki pengetahuan yang lebih baik, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Latest news