PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Melalui pemandangan umum ini, fraksi berbasis Nahdliyin ini menyambut baik atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, sekaligus memberikan catatan penting. Khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di wilayah pelosok,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Akhirudin saat menyampaikan pandangan umum fraksi di rapat paripurna DPRD di Puruk Cahu, Jumat (5/6) lalu.
Adapun catatan itu menurut Akhirudin bersifat rekomendasi dan saran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah pelosok, seperti meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk gencar melakukan monitoring atau pengawasan terhadap keaktifan dan kehadiran guru-guru yang bertugas di desa-desa, khususnya di wilayah terpencil.
Selain itu Akhirudin juga meminta Dinas Kesehatan juga rutin memantau kehadiran tenaga kesehatan di pos-pos pelayanan desa terpencil agar pelayanan kesehatan masyarakat pelosok tidak terabaikan.
“Fraksi PKB juga menaruh perhatian serius pada ancaman narkotika yang mulai menyasar dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kami minta berkolaborasi untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini di lingkungan sekolah,” tambah Akhirudin.
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Melalui pemandangan umum ini, fraksi berbasis Nahdliyin ini menyambut baik atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, sekaligus memberikan catatan penting. Khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di wilayah pelosok,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Akhirudin saat menyampaikan pandangan umum fraksi di rapat paripurna DPRD di Puruk Cahu, Jumat (5/6) lalu.
Adapun catatan itu menurut Akhirudin bersifat rekomendasi dan saran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah pelosok, seperti meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk gencar melakukan monitoring atau pengawasan terhadap keaktifan dan kehadiran guru-guru yang bertugas di desa-desa, khususnya di wilayah terpencil.
Selain itu Akhirudin juga meminta Dinas Kesehatan juga rutin memantau kehadiran tenaga kesehatan di pos-pos pelayanan desa terpencil agar pelayanan kesehatan masyarakat pelosok tidak terabaikan.
“Fraksi PKB juga menaruh perhatian serius pada ancaman narkotika yang mulai menyasar dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kami minta berkolaborasi untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini di lingkungan sekolah,” tambah Akhirudin.
