Buka Rakor TEPRA, Wagub Kalteng Tekankan Efisiensi Anggaran Harus Berbuah Kinerja

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng)  Edy Pratowo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor TEPRA) Provinsi Kalteng per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).

Rakor tersebut dihadiri bupati dan wali kota se-Kalteng, kepala perangkat daerah Provinsi Kalteng, serta pengelola TEPRA provinsi dan kabupaten/kota.

Wagub Kalteng  Edy Pratowo saat membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa Rakor TEPRA diharapkan menjadi forum yang berorientasi pada solusi dalam memperkuat koordinasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Ketua DPD Partai Golkar Kalteng ini menegaskan, efisiensi anggaran harus dijawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja.

Baca Juga :  Kejagung Tegaskan Tak Ada Penggeledahan di Kemenhut

”Percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Kalteng dua periode ini juga mendorong seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden dan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), serta memperkuat koordinasi agar pelaksanaan pembangunan semakin optimal.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa Rakor TEPRA bertujuan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, serta mengidentifikasi berbagai kendala guna merumuskan langkah percepatan.

Electronic money exchangers listing

Berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalteng mencapai 30,61 persen dengan realisasi fisik 32,51 persen.

Baca Juga :  Lantik 10 Pj Bupati dan Wali Kota, Begini Arahan Gubernur Kalteng

Sementara itu, realisasi keuangan APBD kabupaten/kota mencapai 39,65 persen dengan realisasi fisik 44,45 persen. Pada tingkat provinsi, belanja APBD tertinggi dicatat oleh Biro Organisasi, Badan Penghubung, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Adapun pada tingkat kabupaten/kota, belanja APBD tertinggi dicatat oleh Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.

Sekda juga berharap agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan pada sisa tahun anggaran 2026 ini.(biroadpimkalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng)  Edy Pratowo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor TEPRA) Provinsi Kalteng per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).

Rakor tersebut dihadiri bupati dan wali kota se-Kalteng, kepala perangkat daerah Provinsi Kalteng, serta pengelola TEPRA provinsi dan kabupaten/kota.

Wagub Kalteng  Edy Pratowo saat membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa Rakor TEPRA diharapkan menjadi forum yang berorientasi pada solusi dalam memperkuat koordinasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Electronic money exchangers listing

Ketua DPD Partai Golkar Kalteng ini menegaskan, efisiensi anggaran harus dijawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja.

Baca Juga :  Kejagung Tegaskan Tak Ada Penggeledahan di Kemenhut

”Percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Kalteng dua periode ini juga mendorong seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden dan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), serta memperkuat koordinasi agar pelaksanaan pembangunan semakin optimal.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa Rakor TEPRA bertujuan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, serta mengidentifikasi berbagai kendala guna merumuskan langkah percepatan.

Berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalteng mencapai 30,61 persen dengan realisasi fisik 32,51 persen.

Baca Juga :  Lantik 10 Pj Bupati dan Wali Kota, Begini Arahan Gubernur Kalteng

Sementara itu, realisasi keuangan APBD kabupaten/kota mencapai 39,65 persen dengan realisasi fisik 44,45 persen. Pada tingkat provinsi, belanja APBD tertinggi dicatat oleh Biro Organisasi, Badan Penghubung, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Adapun pada tingkat kabupaten/kota, belanja APBD tertinggi dicatat oleh Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.

Sekda juga berharap agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan pada sisa tahun anggaran 2026 ini.(biroadpimkalteng)

Terpopuler

Artikel Terbaru