Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Kehilangan Status Kader PAN

PROKALTENG.CO – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, resmi kehilangan status sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PAN menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen partai terhadap penegakan integritas dan hukum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan keputusan pemberhentian itu telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Menurutnya, Lalu Ahmad Zaini dinilai telah melanggar tujuan serta platform perjuangan partai.

“DPP PAN memberhentikan Lalu Ahmad Zaini sebagai anggota partai karena telah melanggar tujuan dan platform perjuangan partai,” kata Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (21/7).

Baca Juga :  Agustiar Sabran: Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Retreat Kepala Daerah

Selain mencabut status keanggotaannya, PAN juga mencopot Lalu Ahmad Zaini dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk sementara, kepemimpinan DPW PAN NTB diambil alih langsung oleh DPP PAN.

“Mengganti posisinya sebagai Ketua DPW PAN NTB. Kepemimpinan DPW PAN telah diambil alih oleh DPP PAN,” ucapnya.

Viva menyesalkan atas kasus yang menjerat kadernya tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan yang dilakukan Lalu Ahmad Zaini selama menjabat sebagai Bupati Lombok Barat.

“PAN menyesalkan dan permintaan maaf atas tindakan kader partai yang melanggar hukum dalam jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat,” tuturnya.

Electronic money exchangers listing

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, lanjutnya, selama ini selalu mengingatkan seluruh kader partai agar menjaga integritas dan berhati-hati dalam menjalankan amanah, terutama ketika memegang jabatan publik dan mengelola pemerintahan daerah.

Baca Juga :  Pasangan ASRI Kian Populer di Kalangan Milenial dan Gen Z Kalteng

PAN juga menegaskan, tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyerahkan, sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK dan menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum secara profesional.

“PAN mempersilakan KPK melakukan proses hukumnya secara transparan, objektif, akuntabel, demi untuk mendapatkan keadilan dan keadilan hukum,” pungkasnya.(jpc)

 

PROKALTENG.CO – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, resmi kehilangan status sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PAN menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen partai terhadap penegakan integritas dan hukum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan keputusan pemberhentian itu telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Menurutnya, Lalu Ahmad Zaini dinilai telah melanggar tujuan serta platform perjuangan partai.

“DPP PAN memberhentikan Lalu Ahmad Zaini sebagai anggota partai karena telah melanggar tujuan dan platform perjuangan partai,” kata Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (21/7).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Agustiar Sabran: Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Retreat Kepala Daerah

Selain mencabut status keanggotaannya, PAN juga mencopot Lalu Ahmad Zaini dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk sementara, kepemimpinan DPW PAN NTB diambil alih langsung oleh DPP PAN.

“Mengganti posisinya sebagai Ketua DPW PAN NTB. Kepemimpinan DPW PAN telah diambil alih oleh DPP PAN,” ucapnya.

Viva menyesalkan atas kasus yang menjerat kadernya tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan yang dilakukan Lalu Ahmad Zaini selama menjabat sebagai Bupati Lombok Barat.

“PAN menyesalkan dan permintaan maaf atas tindakan kader partai yang melanggar hukum dalam jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat,” tuturnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, lanjutnya, selama ini selalu mengingatkan seluruh kader partai agar menjaga integritas dan berhati-hati dalam menjalankan amanah, terutama ketika memegang jabatan publik dan mengelola pemerintahan daerah.

Baca Juga :  Pasangan ASRI Kian Populer di Kalangan Milenial dan Gen Z Kalteng

PAN juga menegaskan, tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyerahkan, sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK dan menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum secara profesional.

“PAN mempersilakan KPK melakukan proses hukumnya secara transparan, objektif, akuntabel, demi untuk mendapatkan keadilan dan keadilan hukum,” pungkasnya.(jpc)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru