PALANGKA
RAYA,PROKALTENG.CO – Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Hendri turut menanggapi
kebijakan pemerintah tahun ini yang hanya membuka seleksi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kalangan guru.
Menurutnya,
kebijakan tersebut pastinya merugikan bagi kalangan guru,
karena tidak adanya kepastian karir. Ketidakpastian itu dikarenakan sistem
perjanjian kerja yang diperoleh guru dinilai riskan dibanding Pegawai Negeri
Sipil (PNS).
“Ketika
perjanjian berakhir, ada kemungkinan guru tersebut tidak diterima lagi,”
kata Hendri, Senin (4/12) .
Diungkapkannya,
bahwa setelah
diterapkannya kebijakan tersebut, perguruan tinggi khususnya Fakultas FKIP
tidak akan mendapatkan lulusan sarjana yang berkualitas tinggi yang ingin
menjadi guru. Sebab, sudah tidak adanya kepastian karir sebagai guru PPPK.
Seperti
diketahui, lulusan CPNS lebih istimewa.
Karena mempunyai karir yang jelas. Sementara PPPK tetap diakui, namun
pertahun harus terus dievaluasi, tidak punya NIK dan dibekali nomor kepegawaian
biasa. Punya hak cuti, namun dia tidak
punya jaminan pensiun. Artinya, masa depan dan karir antara PNS dan PPPK itu
berbeda jauh.
“Kalau
pengaruh pasti ada, tapi tidak besar. Karena para lulusan kita banyak yang
bekerja di sektor swasta,” jelasnya.
Ia
melanjutkan, lulusan UMP sendiri banyak yang bergelut di sekolah swasta,
perusahaan swasta dan banyak diantara mereka yang menggeluti dunia usaha.
Sementara,
lanjut Hendri, FKIP UMP pertahun dapat meluluskan 300-an mahasiswa. Paling
banyak mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
“Saran
saya lulusan FKIP tidak harus jadi ASN. Kita bisa juga bekerja di sektor
swasta, yang paling penting adalah menjaga kualitas. Karena dunia kerja semakin
kompetitif, maka orang-orang yang memiliki kualitaslah yang akan bisa
bertahan,” tutupnya.