Pemprov Kalteng menargetkan pendataan 1.500 pekebun sawit rakyat pada 2026 untuk menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan mendukung kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Pemprov Kalteng hanya menerima DBH sawit sekitar Rp14–15 miliar, dengan 80 persen wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang dilalui angkutan sawit.
Pemkab Kapuas jemput bola ke pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan HGU, HGB, dan Hak Pakai, demi mengoptimalkan penerimaan BPHTB dari sektor perkebunan sawit.
Pemprov Kalteng mengoptimalkan potensi sawit dan pertanian dalam pengembangan Koperasi Merah Putih guna mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Insiden berdarah di areal perkebunan kelapa sawit PT KKP3, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Minggu (22/12/25) sore, menjadi perhatian serius Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor perkebunan.
Satuan Tugas (Satgas) Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) semakin intensif menindak perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin di Kalimantan Tengah (Kalteng).
