PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor perkebunan sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan tren penurunan sepanjang 2026. Namun, di sisi lain muncul peningkatan konflik di internal kelembagaan, khususnya antar koperasi.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri, belum lama ini.
Ia mencontohkan salah satu konflik yang berhasil diselesaikan terjadi di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan melalui musyawarah mufakat, sesuai filosofi Huma Betang,” ujarnya.
Dalam kasus tersebut, sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan berhasil dimediasi tanpa berlanjut ke proses hukum.
“Hasilnya perusahaan mencabut laporan, dan masyarakat tetap mendapatkan hak atas lahan yang sudah dibangun,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan mediasi tidak lepas dari peran pemerintah, tokoh masyarakat, serta pendekatan dialog dalam penyelesaian konflik.
“Tren konflik perusahaan dengan masyarakat cenderung menurun karena adanya pendampingan dan upaya mediasi,” katanya.
Namun demikian, ia mengungkapkan adanya pergeseran pola konflik yang kini lebih banyak terjadi di internal koperasi.
“Sekarang justru meningkat konflik antar koperasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, fenomena tersebut sudah mulai terlihat di beberapa daerah, salah satunya di wilayah Kapuas. Meski demikian, ia belum dapat merinci jumlah kasus karena masih dalam proses pendataan.
Ia menekankan perlunya edukasi serta penguatan kelembagaan agar konflik, baik dengan perusahaan maupun antar koperasi, dapat diminimalkan ke depan.(*rif/ans/kpg)
