Pemerintah Desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana desa dan ADD dengan baik. Selain itu, siap menerima masukan maupun kritikan dari masyarakat. Untuk itu, DPRD Murung Raya (Mura) terus mengingatkan kepada pemerintah desa agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan desa.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto, mengharapkan agar Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Kapuas menjadi lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansah, menyoroti peran penting aparatur pemerintah desa (pemdes) dalam struktur pemerintahan daerah saat ini.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Seruyan H. Sugian Noor. Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor. Membuka kegiatan pendampingan pemenuhan berkas pencairan dan pemanfaatan dana insentif sisa DBH-DR kepada Kepala Desa di Kabupaten Seruyan Tahun 2023.
Pemerintah desa sebagai ujung tombak dari penyelenggara pemerintah daerah dituntut memiliki pengetahuan lebih dan mampu melakukan pelayanan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membawa perubahan serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Ardiansah, mengingatkan kepada pemerintah desa (pemdes) untuk mengelola dana desa (DD), dan anggaran dana desa (ADD) secara baik, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas, Indah Ayu Lestari mengharapkan adanya Penerangan Hukum (Penkum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas sebagai langkah antisipasi Pemerintah Desa (Pemdes) agar tidak sampai terjerat hukum.
