Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus berlandaskan hasil musyawarah bersama masyarakat.
Anggota DPRD Murung Raya, Lita Norfiana, menegaskan bahwa pemerintah desa (pemdes) merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dan pembangunan di tingkat akar rumput.
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah bersama Bupati Mura, Heriyus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sekaligus peluncuran dialog percepatan musyawa
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Agustinus Gerung mengatakan, menyerap aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) sangat penting dalam mendukung terlaksananya program pembangunan di Kabupaten Kapuas. Sehingga Anggota DPRD Kabupaten Kapuas akan turun langsung untuk menerima aspirasi.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes menegaskan aparatur pemerintah desa (Pemdes) memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan daerah. Karena merupakan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat tingkat bawah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mura menggelar pelatihan, untuk kepala desa dan perangkat desa, berjumlah kurang lebih 348 orang, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Rabu (30/10).
Tujuan akhir dari proram stunting adalah terjadinya perubahan pikir dan pola perilaku, menuju masyarakat yang lebih sadar Kesehatan dan gizi. Karena itu, Pj Bupati Mura, Hermon mengharapkan kepada semua desa agar membentuk dan mengaktifkan kelompok DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Pemerintah desa (Pemdes) diminta lebih proaktif untuk menurunkan tingkat prevelensi stunting di wilayah Mura. Menurut Anggota DPRD Mura, Mahyono dengan intervensi yang terkoordinasi dengan baik dari tingkat kecamatan hingga desa, khususnya di lokus stunting akan memberikan dampak yang signifikan.
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa.
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa. Disamping penambahan masa jabatan, pemerintah desa juga dituntut lebih meingkatkan pada aspek administrasi.
Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Murung Raya (Mura) diminta, agar dapat mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi program dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Rapat koordinasi (rakor) pemerintahan desa sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Barito Selatan, di GPU Jaro Pirarahan Buntok, beberapa waktu lalu.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura)Â mengharapkan agar Pemerintah desa (Pemdes) dapat memanfaatkan potensinya dari sektor-sektor yang ada.
Sebagai upaya dalam mewujudkan desa mandiri yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, dalam hal ini Pemerintah Desa (Pemdes) juga terus melakukan inovasi dengan memperkuat program-program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan aspek penting yang harus ditingkatkan.
Hal ini penting agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Lawin.
Pejabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi ST menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas dan rapat kerja pemerintah desa, di hall rumah jabatan bupati Kapuas, Selasa (30/1).
Pemerintah desa (Pemdes) yakni kepala desa (Kades) dan aparatur di wilayah Kabupaten Murung Raya (Mura), diminta untuk aktif melakukan percepatan pembangunan di wilayahnya.
Pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Murung Raya (Mura) diminta untuk aktif melakukan percepatan pembangunan di wilayahnya.
Menurut kalangan DPRD Mura, Kades dan perangkat desa memiliki kapasitas serta dukungan dana yang memadai, untuk memajukan wilayah desanya. Salah satunya dengan penggunaan Dana Desa (DD) yang efektif dan efisien.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) berharap pemerintahan desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) betul-betul bersinergi dengan kepala desa (Kades) untuk menyukseskan setiap program pembangunan. Khususnya dalam pembangunan desa.
Kapasitas aparatur desa diharapkan terus berkembang dalam meningkatkan kualitas desa. Untuk itu, aparatur desa diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang pemerintahan dan tata kelola keuangan desa dengan efektif dan efiisien. Begitu juga transparan, akuntabel dan proposional.
Pemerintah Desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana desa dan ADD dengan baik. Selain itu, siap menerima masukan maupun kritikan dari masyarakat. Untuk itu, DPRD Murung Raya (Mura) terus mengingatkan kepada pemerintah desa agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan desa.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto, mengharapkan agar Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Kapuas menjadi lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansah, menyoroti peran penting aparatur pemerintah desa (pemdes) dalam struktur pemerintahan daerah saat ini.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Seruyan H. Sugian Noor. Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor. Membuka kegiatan pendampingan pemenuhan berkas pencairan dan pemanfaatan dana insentif sisa DBH-DR kepada Kepala Desa di Kabupaten Seruyan Tahun 2023.
Pemerintah desa sebagai ujung tombak dari penyelenggara pemerintah daerah dituntut memiliki pengetahuan lebih dan mampu melakukan pelayanan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membawa perubahan serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Ardiansah, mengingatkan kepada pemerintah desa (pemdes) untuk mengelola dana desa (DD), dan anggaran dana desa (ADD) secara baik, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas, Indah Ayu Lestari mengharapkan adanya Penerangan Hukum (Penkum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas sebagai langkah antisipasi Pemerintah Desa (Pemdes) agar tidak sampai terjerat hukum.
