Kerjasama lintas sektor menjadi ujung tombak penanganan stunting di Provinsi Kalteng. Karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan namun juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat dan pihak akademisi.
Percepatan pencegahan dan penanganan stunting di daerah menjadi perhatian bersama agar terus diupayakan lewat berbagai strategi program dan kebijakan. Sebagaimana kali ini Pemkab Kotawaringin Barat bersama Perwakilan BKKBN Kalteng menggelar Rekonsiliasi Stunting Tahap II di aula Kantor Dinas P3A-P2KB Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (22/11).
Pemerintah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalteng bersinergi bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng melaksanakan Rekonsiliasi Stunting Tahap II dan Penandatanganan Komitmen bersama tentang program Pendampingan Konseling dan Pemerikasaan Kesehatan 3 bulan pranikah sebagai upaya Pencegahan Stunting dari Hulu bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sukamara, Senin (21/11).
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah adakan diskusi intensif mekanisme penyusunan laporan kinerja TPPS Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat lantai 2 BKKBN Kalteng, Kamis (17/11).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP- 2KB) Kabupaten Barito Selatan Mario, SE. MAP mengatakan untuk prevalensi stunting di Barsel saat ini sebesar 31,4% atau menurun 9,3% dibanding tahun 2018 yang mencapai 40,7%.
Mempersiapkan kehamilan menjadi langkah penting dalam pencegahan stunting. Sebab kesehatan ibu dan bayi pada seribu hari pertama kehamilan, akan menentukan bayi lahir stunting atau tidak.
Untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau, Dinas P3AP2KB setempat telah mencanangkan program Dahsat yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga stunting
