“Kerentanan karhutla meningkat ketika fenomena El Nino terjadi. Kami menduga kejadian karhutla tahun ini meningkat lebih dari 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Masyarakat Kalimantan Tengah belum benar-benar merdeka dari kabut asap akibat rusaknya tata kelola gambut,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengungkapkan hasil pemantauan citra satelit selama 1 Mei hingga 22 Juli 2026 menemukan 1.281 titik panas di Kalimantan Selatan. Sebanyak 907 titik di antaranya berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Kami memprediksi jumlah titik panas akan terus meningkat dan memperparah kondisi lingkungan. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan terhadap pemegang izin yang wilayah konsesinya mengalami karhutla serta menindak tegas perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membiarkan kebakaran terjadi, termasuk melalui pencabutan izin,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menyebut sebagian besar kebakaran di Kalimantan Barat terjadi di kawasan hidrologis gambut dengan luas indikatif terbakar sekitar 7.000 hektare. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak rusaknya fungsi ekologis gambut akibat pembukaan kanal untuk kepentingan perusahaan. (zia/ala/kpg)
“Kerentanan karhutla meningkat ketika fenomena El Nino terjadi. Kami menduga kejadian karhutla tahun ini meningkat lebih dari 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Masyarakat Kalimantan Tengah belum benar-benar merdeka dari kabut asap akibat rusaknya tata kelola gambut,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengungkapkan hasil pemantauan citra satelit selama 1 Mei hingga 22 Juli 2026 menemukan 1.281 titik panas di Kalimantan Selatan. Sebanyak 907 titik di antaranya berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
“Kami memprediksi jumlah titik panas akan terus meningkat dan memperparah kondisi lingkungan. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan terhadap pemegang izin yang wilayah konsesinya mengalami karhutla serta menindak tegas perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membiarkan kebakaran terjadi, termasuk melalui pencabutan izin,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menyebut sebagian besar kebakaran di Kalimantan Barat terjadi di kawasan hidrologis gambut dengan luas indikatif terbakar sekitar 7.000 hektare. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak rusaknya fungsi ekologis gambut akibat pembukaan kanal untuk kepentingan perusahaan. (zia/ala/kpg)
