“Ketika dampaknya sudah dirasakan masyarakat negara tetangga, ini menjadi alarm bahwa penanganan karhutla Indonesia memiliki konsekuensi regional. Kita tidak boleh menunggu sampai persoalan ini menjadi krisis diplomatik,”kata Nur Ghina.
Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta negara-negara yang terdampak untuk memastikan pengendalian asap dilakukan secara cepat dan transparan.
Dari Respons Darurat Menuju Pencegahan yang Berkelanjutan
Nur Ghina mengapresiasi langkah operasi darat dan udara, patroli, pelibatan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan pemerintah.
Namun, ia menilai langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan evaluasi mendasar terhadap sistem pencegahan karhutla.
“Operasi pemadaman penting, tetapi jangan sampai setiap tahun energi negara habis untuk memadamkan api yang sama. Kita membutuhkan sistem pencegahan yang jauh lebih kuat, pemantauan yang terbuka, penegakan hukum yang konsisten, dan pelibatan masyarakat sebagai garda terdepan,”ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat pemantauan terhadap hotspot harian, luas terbakar yang telah terverifikasi, kualitas udara dan PM2.5, kasus ISPA, sekolah serta fasilitas publik yang terdampak, gangguan penerbangan, arah sebaran asap, hingga respons pemerintah dan penegakan hukum.
Hal tersebut sejalan dengan prioritas monitoring yang tercantum dalam dokumen pemantauan karhutla Kalimantan.
HMI: Karhutla Harus Dibaca sebagai Persoalan Kemanusiaan
Nur Ghina menegaskan bahwa HMI memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan persoalan lingkungan tidak berhenti menjadi wacana, tetapi diterjemahkan menjadi advokasi dan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
“Bagi kami, pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia. Alam harus dijaga bukan hanya karena alasan ekologis, tetapi karena di dalamnya ada kehidupan, mata pencaharian, budaya, dan masa depan generasi berikutnya,,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut membangun budaya pencegahan karhutla melalui edukasi lingkungan, pengawasan partisipatif, penguatan ekonomi masyarakat berbasis keberlanjutan, serta kampanye publik yang mendorong perilaku bertanggung jawab.
