Pada pertengahan Agustus, persoalan kualitas udara dan gangguan terhadap aktivitas sekolah juga mulai menjadi perhatian.
“Ketika masyarakat harus menghirup udara yang tidak sehat, anak-anak kehilangan ruang belajar yang aman, penerbangan terganggu, dan aktivitas ekonomi ikut terdampak, maka kita harus berhenti melihat karhutla sebagai kejadian musiman yang cukup ditangani ketika api sudah membesar,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pendekatan pencegahan dan mitigasi berbasis risiko, bukan hanya memperbesar respons setelah kebakaran terjadi.
Karhutla dan Ancaman terhadap Pariwisata serta Ekonomi Kreatif
Sebagai Ketua PB HMI Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nur Ghina juga mengingatkan bahwa kabut asap dapat memberikan efek berantai terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan.
Kualitas udara yang buruk dapat mengurangi kenyamanan wisatawan, mengganggu mobilitas masyarakat, memengaruhi penyelenggaraan kegiatan luar ruang, serta menciptakan persepsi negatif terhadap destinasi yang sebenarnya memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar.
“Pariwisata membutuhkan lingkungan yang sehat. Ekonomi kreatif membutuhkan ruang hidup dan ruang ekspresi yang aman. Kalau udara tidak sehat dan mobilitas terganggu, pelaku UMKM, pekerja kreatif, pengelola destinasi, pemandu wisata, hingga masyarakat lokal akan ikut merasakan dampaknya,”jelas Nur Ghina.
Karena itu, menurutnya, kebijakan penanganan karhutla harus mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan ekonomi daerah dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Asap Lintas Batas Menjadi Alarm Diplomasi Lingkungan
Persoalan menjadi semakin serius karena sebaran asap dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dilaporkan bergerak menuju Sarawak.
Pada 20 Agustus, pemberitaan juga mencatat 108 sekolah di Sarawak ditutup akibat kabut asap yang dikaitkan dengan karhutla dari Kalimantan.
