Miliki Kualitas Pengalaman dan Wawasan

BUNTOK–Anggota Komisi I DPRD
Barsel Jarliansyah menyebutkan selain meningkatkan kualitas pelayanan,
diharapkan para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Barsel juga harus
 mempunyai kualitas pengalaman, wawasan dan memiliki kedisiplinan
ilmu. 

“Tanpa ditunjang pengalaman dan
wawasan maupun kedisiplinan ilmu, maka SDM Kabupaten Barsel tidak akan pernah
maju dan sejajar dengan daerah lainnya,” kata Jarliansyah, Jumat (14/6).

Menurut dia, selama beberapa
tahun terakhir ini ada pandangan negatif dari seluruh masyarakat di daerah ini.
Merasa belum puas terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari salah satu
organisasi publik di Barito Selatan. 

“Maka dari  itu, bagi
para pejabat eselon II, III, dan IV yang telah resmi dilantik dan memegang
jabatan penting di tahun ini, kiranya dapat lebih meningkatkan mutu dari
kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakan, dengan telah
dilantiknya para pejabat itu, diharapkan pula dapat membawa Kabupaten Barsel ke
arah yang lebih maju lagi. Terutama dalam mengejar banyaknya ketertinggalan
kemajuan daerah yang selama ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dengan menempatkan para
pejabat, sesuai pengalaman dan ilmu dimiliki, kata dia, tentunya 
sebagai aparatur pemerintah, bisa pula meningkatkan produktivitas, dalam
mengukur efisiensi maupun efektifitas terhadap pelayanan bagi masyarakat di
daerah itu. 

“Dengan adanya
responsivitas, itu sudah merupakan kemampuan organisasi pemerintah dalam
mengenali kebutuhan serta aspirasi masyarakat,”terangnya. 

Perlu diperhatikan para
aparatur pemerintah, lanjut politisi Nasdem Barsel itu, adalah responsibilitas,
akuntabilitas dan kualitas pelayanan.  Dimana, kata dia, responsibilitas
merupakan kegiatan dari organisasi publik, yang harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip
administrasi yang benar, atau sebaliknya dilakukan sesuai kebijakan organisasi,
baik secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula akuntabilitas,
kata wakil rakyat dapil I Barsel itu, sudah pasti para aparatur harus
menunjukan seberapa besar kebijakan maupun kegiatan organisasi publik, yang
harus tunduk terhadap para pejabat politik yang dipilih rakyat. 
“Artinya, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten
dengan semua kehendak masyarakat banyak,”ujarnya mengakhiri. (ner/ila)

BUNTOK–Anggota Komisi I DPRD
Barsel Jarliansyah menyebutkan selain meningkatkan kualitas pelayanan,
diharapkan para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Barsel juga harus
 mempunyai kualitas pengalaman, wawasan dan memiliki kedisiplinan
ilmu. 

“Tanpa ditunjang pengalaman dan
wawasan maupun kedisiplinan ilmu, maka SDM Kabupaten Barsel tidak akan pernah
maju dan sejajar dengan daerah lainnya,” kata Jarliansyah, Jumat (14/6).

Menurut dia, selama beberapa
tahun terakhir ini ada pandangan negatif dari seluruh masyarakat di daerah ini.
Merasa belum puas terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari salah satu
organisasi publik di Barito Selatan. 

“Maka dari  itu, bagi
para pejabat eselon II, III, dan IV yang telah resmi dilantik dan memegang
jabatan penting di tahun ini, kiranya dapat lebih meningkatkan mutu dari
kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakan, dengan telah
dilantiknya para pejabat itu, diharapkan pula dapat membawa Kabupaten Barsel ke
arah yang lebih maju lagi. Terutama dalam mengejar banyaknya ketertinggalan
kemajuan daerah yang selama ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dengan menempatkan para
pejabat, sesuai pengalaman dan ilmu dimiliki, kata dia, tentunya 
sebagai aparatur pemerintah, bisa pula meningkatkan produktivitas, dalam
mengukur efisiensi maupun efektifitas terhadap pelayanan bagi masyarakat di
daerah itu. 

“Dengan adanya
responsivitas, itu sudah merupakan kemampuan organisasi pemerintah dalam
mengenali kebutuhan serta aspirasi masyarakat,”terangnya. 

Perlu diperhatikan para
aparatur pemerintah, lanjut politisi Nasdem Barsel itu, adalah responsibilitas,
akuntabilitas dan kualitas pelayanan.  Dimana, kata dia, responsibilitas
merupakan kegiatan dari organisasi publik, yang harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip
administrasi yang benar, atau sebaliknya dilakukan sesuai kebijakan organisasi,
baik secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula akuntabilitas,
kata wakil rakyat dapil I Barsel itu, sudah pasti para aparatur harus
menunjukan seberapa besar kebijakan maupun kegiatan organisasi publik, yang
harus tunduk terhadap para pejabat politik yang dipilih rakyat. 
“Artinya, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten
dengan semua kehendak masyarakat banyak,”ujarnya mengakhiri. (ner/ila)