Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Begini Tanggapan Antasari dan Ahok

Mantan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar angkat bicara terkait isu ditunjuk
Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Dewan Pengawas KPK. Antasari
memastikan belum pernah berkomunikasi ke Jokowi untuk membahas Dewan Pengawas.

“Banyak sekali isu,
saya tidak punya kapasitas sebagai Dewan Pengawas KPK, ilmu saya masih kurang,”
kata Antasari kepada JawaPos.com, Kamis (7/11).

Antasari menyatakan,
penunjukan Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan Presiden. Hal ini sesuai
dengan ketentuan di dalam UU KPK Nomor 19/2019 yang sudah mulai berlaku.

“Wewenang presiden,
saya tidak boleh mengarah-ngarahkan presiden. Apapun atau siapapun yang
ditunjuk dihormati,” ucap Antasari.

Kendati demikian,
Antasari menyebut sulit jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi posisi
Dewan Pengawas. “Kalau saya sulit, karena terlalu banyak resistensi, jika saya
amati medsos,” terang Antasari.

Selain Antasari, yang
diisukan untuk mengisi Dewan Pengawas yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia pun membantah ditunjuk untuk mengisi Dewan
Pengawas KPK.

“Itu Hoaks. Terima
kasih buat yang telah mendukung,” tegas Ahok.

Sebelumnya, Presiden
Jokowi memastikan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait lima nama yang
akan ditunjuk sebagai Dewan Pangawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan
Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya akan mengumumkan Dewan Pengawas KPK
bersamaan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019 mendatang.

“Nanti masih bulan
Desember, masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan,”
kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).

Presiden Jokowi tak
menjawab apakah Dewas KPK akan diisi oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhari dan
mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Sebab nama
tersebut belakangan menjadi isu akan mengisi posisi Dewas KPK.

Menurut Jokowi, para
Dewas KPK diharapkan memiliki integritas dan mendukung penuh pemberantasan
korupsi di Indonesia.

“Masih dalam
penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas,”
tandasnya.(jpc)

Mantan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar angkat bicara terkait isu ditunjuk
Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Dewan Pengawas KPK. Antasari
memastikan belum pernah berkomunikasi ke Jokowi untuk membahas Dewan Pengawas.

“Banyak sekali isu,
saya tidak punya kapasitas sebagai Dewan Pengawas KPK, ilmu saya masih kurang,”
kata Antasari kepada JawaPos.com, Kamis (7/11).

Antasari menyatakan,
penunjukan Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan Presiden. Hal ini sesuai
dengan ketentuan di dalam UU KPK Nomor 19/2019 yang sudah mulai berlaku.

“Wewenang presiden,
saya tidak boleh mengarah-ngarahkan presiden. Apapun atau siapapun yang
ditunjuk dihormati,” ucap Antasari.

Kendati demikian,
Antasari menyebut sulit jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi posisi
Dewan Pengawas. “Kalau saya sulit, karena terlalu banyak resistensi, jika saya
amati medsos,” terang Antasari.

Selain Antasari, yang
diisukan untuk mengisi Dewan Pengawas yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia pun membantah ditunjuk untuk mengisi Dewan
Pengawas KPK.

“Itu Hoaks. Terima
kasih buat yang telah mendukung,” tegas Ahok.

Sebelumnya, Presiden
Jokowi memastikan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait lima nama yang
akan ditunjuk sebagai Dewan Pangawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan
Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya akan mengumumkan Dewan Pengawas KPK
bersamaan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019 mendatang.

“Nanti masih bulan
Desember, masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan,”
kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).

Presiden Jokowi tak
menjawab apakah Dewas KPK akan diisi oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhari dan
mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Sebab nama
tersebut belakangan menjadi isu akan mengisi posisi Dewas KPK.

Menurut Jokowi, para
Dewas KPK diharapkan memiliki integritas dan mendukung penuh pemberantasan
korupsi di Indonesia.

“Masih dalam
penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas,”
tandasnya.(jpc)