Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal daerah.
Menurut orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu, langkah efisiensi perlu dilakukan agar ruang fiskal pemerintah tetap terjaga, terutama dalam menghadapi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang terus berkembang.
Meski kondisi keuangan Pemprov Kalteng dinilai masih aman untuk membiayai kebutuhan PPPK, Agustiar menyebut situasi di tingkat kabupaten dan kota masih menjadi perhatian. Saat ini, Pemprov Kalteng tengah melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Menurutnya, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan penyesuaian anggaran agar tetap memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai.
“Kabupaten dan kota masih kami inventarisasi. Kami melihat bagaimana upaya efisiensi anggaran yang dapat dilakukan oleh masing-masing daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, kepastian kemampuan Pemprov Kalteng dalam membiayai PPPK diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi para pegawai maupun calon PPPK yang akan diangkat.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak aparatur dan pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
Dengan kondisi belanja pegawai yang masih berada di bawah ambang batas regulasi, Pemprov Kalteng optimistis dapat menjalankan kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun program pembangunan yang telah direncanakan. (ovi/ala/kpg)
Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal daerah.
Menurut orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu, langkah efisiensi perlu dilakukan agar ruang fiskal pemerintah tetap terjaga, terutama dalam menghadapi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang terus berkembang.
Meski kondisi keuangan Pemprov Kalteng dinilai masih aman untuk membiayai kebutuhan PPPK, Agustiar menyebut situasi di tingkat kabupaten dan kota masih menjadi perhatian. Saat ini, Pemprov Kalteng tengah melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Menurutnya, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan penyesuaian anggaran agar tetap memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai.
“Kabupaten dan kota masih kami inventarisasi. Kami melihat bagaimana upaya efisiensi anggaran yang dapat dilakukan oleh masing-masing daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, kepastian kemampuan Pemprov Kalteng dalam membiayai PPPK diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi para pegawai maupun calon PPPK yang akan diangkat.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak aparatur dan pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
Dengan kondisi belanja pegawai yang masih berada di bawah ambang batas regulasi, Pemprov Kalteng optimistis dapat menjalankan kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun program pembangunan yang telah direncanakan. (ovi/ala/kpg)
