Pemprov Kalteng memastikan gaji dan tunjangan PPPK tetap aman. Belanja pegawai yang masih 27 persen dari APBD membuat tidak ada rencana pemangkasan hak aparatur.
Pemkab Kotim memprioritaskan efisiensi belanja operasional guna menekan anggaran tanpa harus memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang disebut sebagai opsi terakhir.
