PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berhati-hati dalam menyusun formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Hal ini dilakukan karena belanja pegawai daerah telah mendekati batas ideal yang ditentukan, yakni tidak lebih dari 30 persen dari total anggaran.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan bahwa penyusunan formasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, khususnya belanja pegawai yang saat ini sudah melampaui batas ideal.
“Sesuai ketentuan, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen. Ini yang menjadi pertimbangan utama kami,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemko tidak bisa sembarangan membuka formasi dalam jumlah besar, meskipun kebutuhan di lapangan masih tinggi. Sejumlah OPD bahkan masih kekurangan tenaga kerja yang kompeten.
Meski demikian, peluang tetap terbuka, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Di tengah keterbatasan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah ditugaskan menyusun formasi secara matang agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil daerah.
Bagi para calon pelamar, situasi ini menjadi sinyal bahwa persaingan CPNS 2026 diprediksi semakin ketat. Hanya mereka yang benar-benar siap dan kompeten yang berpeluang lolos.
Pemko pun mengingatkan agar para peserta tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi mulai mempersiapkan diri sejak sekarang.
Dengan strategi bertahap ini, Pemko Palangka Raya berharap kebutuhan ASN tetap terpenuhi tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.(kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berhati-hati dalam menyusun formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Hal ini dilakukan karena belanja pegawai daerah telah mendekati batas ideal yang ditentukan, yakni tidak lebih dari 30 persen dari total anggaran.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan bahwa penyusunan formasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, khususnya belanja pegawai yang saat ini sudah melampaui batas ideal.
“Sesuai ketentuan, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen. Ini yang menjadi pertimbangan utama kami,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemko tidak bisa sembarangan membuka formasi dalam jumlah besar, meskipun kebutuhan di lapangan masih tinggi. Sejumlah OPD bahkan masih kekurangan tenaga kerja yang kompeten.
Meski demikian, peluang tetap terbuka, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Di tengah keterbatasan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah ditugaskan menyusun formasi secara matang agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil daerah.
Bagi para calon pelamar, situasi ini menjadi sinyal bahwa persaingan CPNS 2026 diprediksi semakin ketat. Hanya mereka yang benar-benar siap dan kompeten yang berpeluang lolos.
Pemko pun mengingatkan agar para peserta tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi mulai mempersiapkan diri sejak sekarang.
Dengan strategi bertahap ini, Pemko Palangka Raya berharap kebutuhan ASN tetap terpenuhi tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.(kpg)
