KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor. Menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Agar dapat melaksanakan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Seruyan. Saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, bersama pemerintah daerah di Aula Kantor Bupati Seruyan, Selasa (16/7).
Adapun rakor tersebut yaitu terkait Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi serta Monitoring Capaian Kerja atau Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Seruyan.
“Banyak hal yang kita dapatkan dari rakor ini. Kami bisa berinteraksi dengan aktif. Sehingga bisa berkomunikasi dengan santai. Kedepannya kami bisa evaluasi dan meningkatkan kekurangan yang ada. Saya harap masukan dari KPK bisa dilaksanakan oleh semua OPD, dan hindari konflik kepentingan,” kata Pj Bupati Seruyan, Djainuddin Noor.
Pada rakor tersebut membahas sejumlah agenda. Termasuk evaluasi program pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan, identifikasi potensi risiko korupsi, serta Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang dipaparkan oleh Penjabat Bupati Seruyan.
Tidak hanya itu. KPK mendorong Pemkab Seruyan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP). Dan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga ini untuk minta arahan dan masukan guna mencegah terjadi gravitasi yang berdampak ke arah terjadinya korupsi.
“Kita berkomitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Serta menggencarkan pencegahan korupsi di berbagai sektor, untuk itu dalam upaya pencegahan tersebut Pemkab Seruyan membutuhkan pendampingan dari KPK RI,” pungkasnya. (ais)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor. Menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Agar dapat melaksanakan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Seruyan. Saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, bersama pemerintah daerah di Aula Kantor Bupati Seruyan, Selasa (16/7).
Adapun rakor tersebut yaitu terkait Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi serta Monitoring Capaian Kerja atau Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Seruyan.
“Banyak hal yang kita dapatkan dari rakor ini. Kami bisa berinteraksi dengan aktif. Sehingga bisa berkomunikasi dengan santai. Kedepannya kami bisa evaluasi dan meningkatkan kekurangan yang ada. Saya harap masukan dari KPK bisa dilaksanakan oleh semua OPD, dan hindari konflik kepentingan,” kata Pj Bupati Seruyan, Djainuddin Noor.
Pada rakor tersebut membahas sejumlah agenda. Termasuk evaluasi program pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan, identifikasi potensi risiko korupsi, serta Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang dipaparkan oleh Penjabat Bupati Seruyan.
Tidak hanya itu. KPK mendorong Pemkab Seruyan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP). Dan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga ini untuk minta arahan dan masukan guna mencegah terjadi gravitasi yang berdampak ke arah terjadinya korupsi.
“Kita berkomitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Serta menggencarkan pencegahan korupsi di berbagai sektor, untuk itu dalam upaya pencegahan tersebut Pemkab Seruyan membutuhkan pendampingan dari KPK RI,” pungkasnya. (ais)
