SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan sidak ke pangkalan elpiji dan distributor Minyakita menyusul inflasi daerah yang mencapai 4,18 persen.
Sidak dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Irawati untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menelusuri penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok.
Irawati melakukan sidak ke sejumlah pangkalan elpiji dan produsen Minyakiita di PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM), Jumat (12/6/2026).
Sidak tersebut dilakukan untuk menelusuri penyebab tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi. Selain itu, tim juga memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mengidentifikasi faktor pemicu inflasi yang saat ini mencapai 4,18 persen.
Dalam sidak itu, Irawati mendatangi dua pangkalan elpiji serta distributor Minyakita di kawasan Bagendang. Hasilnya, harga elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp22 ribu per tabung.
“Kami turun langsung ke lapangan karena elpiji, minyak goreng, listrik, dan bahan bakar rumah tangga merupakan penyumbang inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dari hasil pengecekan, elpiji di pangkalan masih dijual sesuai HET, yaitu Rp22 ribu,” katanya.
Meski demikian, ia menemukan permasalahan dalam rantai distribusi, terutama untuk elpiji dan Minyakita.
Menurutnya, harga di tingkat pengecer sulit dikendalikan karena belum ada aturan yang mengatur batas harga setelah barang keluar dari pangkalan.
“Ada temuan yang harus kita benahi, yaitu penjualan ke pengecer. Karena HET hanya berlaku di pangkalan, sedangkan di pengecer tidak ada ketentuan berapa harga tertinggi maupun terendah,” ujarnya.
Saat meninjau distribusi Minyakita, Irawati mengaku terkejut karena komoditas tersebut masih menjadi penyumbang inflasi di daerah yang merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Irawati mendapat informasi, diketahui jatah distribusi Minyakita kepada mitra Bulog mengalami penurunan. Jika sebelumnya satu kali pengiriman mencapai 50 dus, kini hanya sekitar 20 dus.
Kondisi itu menyebabkan pasokan di pasaran berkurang sehingga harga menjadi lebih tinggi.
“Dulu mitra Bulog mendapatkan sekitar 50 dus setiap pengiriman, sekarang hanya sekitar 20 dus.Kondisi ini membuat pasokan berkurang dan harga di tingkat pedagang menjadi naik,” jelasnya.
Irawati menegaskan pemerintah daerah akan segera menggelar rapat bersama pihak terkait untuk menyalakan sistem distribusi dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.(mif/kpg)
