Dalam situasi bencana, MBG seharusnya berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial dan stabilisasi ekonomi lokal.
Kabut asap juga memiliki biaya ekonomi yang sering tidak terlihat.
Produktivitas pekerja menurun, aktivitas perdagangan terganggu, biaya kesehatan meningkat, mobilitas masyarakat terbatas, dan proses pendidikan mengalami disrupsi.
Pemerintah Kalteng sendiri telah menyiagakan posko terpadu, dapur umum, air bersih, masker, vitamin, dan fasilitas oksigen bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Negara harus memastikan rantai perlindungan masyarakat tetap berjalan.
Ke depan, diperlukan protokol khusus MBG dalam kondisi bencana asap.
Indikator kualitas udara harus menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
Ketika sekolah ditutup demi kesehatan, sistem MBG secara otomatis harus beralih ke pola distribusi darurat.
Inilah bentuk negara yang hadir: bukan memaksakan program dalam situasi yang tidak aman, tetapi mengubah cara pelayanan agar hak anak tetap terpenuhi.
Dalam situasi bencana, MBG seharusnya berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial dan stabilisasi ekonomi lokal.
Kabut asap juga memiliki biaya ekonomi yang sering tidak terlihat.
Produktivitas pekerja menurun, aktivitas perdagangan terganggu, biaya kesehatan meningkat, mobilitas masyarakat terbatas, dan proses pendidikan mengalami disrupsi.
Pemerintah Kalteng sendiri telah menyiagakan posko terpadu, dapur umum, air bersih, masker, vitamin, dan fasilitas oksigen bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Negara harus memastikan rantai perlindungan masyarakat tetap berjalan.
Ke depan, diperlukan protokol khusus MBG dalam kondisi bencana asap.
Indikator kualitas udara harus menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
Ketika sekolah ditutup demi kesehatan, sistem MBG secara otomatis harus beralih ke pola distribusi darurat.
Inilah bentuk negara yang hadir: bukan memaksakan program dalam situasi yang tidak aman, tetapi mengubah cara pelayanan agar hak anak tetap terpenuhi.
