kebijakan pemerintah

Wamen P2MI Christina Aryani menegaskan APBN 2027 harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, termasuk memperkuat pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) segera diterapkan pemerintah sebagai bagian dari efisiensi energi.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i menegaskan ASN harus patuh pada kebijakan pemerintah pusat serta menjaga persatuan agar tidak menimbulkan gejolak di daerah.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pengemudi ojek online akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) tahun ini.

Disdik Kalteng menyatakan kepeduliannya terhadap keluhan sejumlah guru swasta yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan turunnya harga beras tidak akan menurunkan kesejahteraan petani.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kapuas memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah pusat memutuskan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang diberlakukan pada 2025 hanya berlaku untuk barang-barang mewah, setelah sebelumnya sempat menjadi isu hangat yang mengarah pada kemungkinan penerapan PPN pada barang non-mewah.