Oleh: Dr. Miar, S.E., M.Si., CERA
KABUT asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Tahun ini, persoalannya bukan sekadar jarak pandang yang menurun atau udara yang terasa sesak.
Karhutla telah masuk ke ruang pendidikan, kesehatan, konsumsi rumah tangga, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa hingga 29 Agustus 2026 terdapat 38.916 hotspot dan 2.090 kejadian karhutla, dengan luas lahan terbakar berdasarkan laporan daerah mencapai 6.028,77 hektare.
Analisis citra satelit bahkan memperkirakan luas terbakar 7.634,46 hektare. Pada saat yang sama, konsentrasi PM2.5 di sejumlah wilayah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Dalam situasi seperti ini, keputusan pemerintah untuk melindungi peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) patut diapresiasi.
Pemerintah Provinsi Kalteng mulai memberlakukan PJJ bagi SMA, SMK, dan Sekolah Khusus sejak 31 Agustus 2026 di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat dan berbahaya. Kebijakan tersebut dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kualitas udara.
Namun, muncul pertanyaan penting: bagaimana dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Di sinilah kabut asap menguji kapasitas negara dalam merancang kebijakan yang adaptif. MBG bukan hanya persoalan makanan yang diterima anak di sekolah.
Di belakang satu porsi makanan terdapat petani, peternak, nelayan, pedagang, UMKM, pekerja dapur, pengemudi, dan pelaku distribusi. Artinya, MBG juga membentuk rantai ekonomi lokal.
