Edukasi tersebut penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan, perdagangan orang, maupun praktik penempatan yang tidak sesuai prosedur.
Upaya pelindungan juga perlu dilakukan sejak masyarakat mulai memiliki keinginan untuk bekerja ke luar negeri.
Informasi mengenai proses penempatan, persyaratan, kompetensi, dokumen, serta hak dan kewajiban sebagai PMI perlu dapat diakses masyarakat secara jelas.
Karena itu, jajaran BP3MI diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk memperoleh layanan, tetapi juga aktif membangun komunikasi dan edukasi melalui berbagai kanal dan jejaring yang tersedia.
Penguatan sumber daya manusia aparatur turut menjadi perhatian dalam pembinaan tersebut. Pegawai didorong terus meningkatkan kemampuan, memahami regulasi, serta mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan dan pasar kerja internasional.
“Kita ingin aparatur yang tidak hanya bekerja menyelesaikan tugas, tetapi memahami bahwa di balik setiap layanan ada masyarakat yang membutuhkan kepastian, perlindungan, dan kehadiran negara,” ungkapnya.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Wamen Dzulfikar untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas di lingkungan BP3MI Provinsi Lampung dan menerima masukan dari jajaran di daerah.
Masukan tersebut menjadi bahan dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurutnya Lampung memiliki posisi strategis dalam ekosistem pekerja migran Indonesia.
Karena itu, BP3MI Provinsi Lampung dinilai perlu terus diperkuat sebagai simpul pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah sekaligus bagian dari jaringan pelindungan Pekerja Migran Indonesia nasional.
