NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Bupati Lamandau, baru-baru ini.
Rakor melalui Via zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian itu, untuk membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi di daerah. Dari Pemkab Lamandau, hadir Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo Basel, bersama perwakilan Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta instansi terkait lainnya.
Selain fokus pada inflasi, agenda rakor juga membahas arahan terkait dukungan pelaksanaan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026, Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dan penyerahan sampul peringatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Usai mengikuti rakor, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo Basel, menjelaskan bahwa Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan.
“Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Meigo Basel, Kamis (18/6).
Terkait agenda Sensus Ekonomi 2026, Meigo menyampaikan pesan Mendagri bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan sensus nasional tersebut. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pemkab Lamandau pun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung kelancaran program nasional ini agar data yang dihasilkan akurat dan valid.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memiliki data yang lebih lengkap dan akurat untuk memahami kondisi perekonomian wilayah serta menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (bib)
