Seiring bertambahnya usia, risiko kerusakan meningkat, biaya pemeliharaan membengkak, dan efisiensi operasi menurun.
Pada titik tertentu, biaya mempertahankan aset yang menua bahkan dapat lebih besar dibandingkan biaya penggantian atau modernisasi.
Di sinilah pentingnya audit umur ekonomis pembangkit.
Audit tersebut tidak sekadar memeriksa apakah suatu mesin masih dapat beroperasi, tetapi menilai apakah aset tersebut masih layak secara ekonomi, efisien, dan aman untuk menopang kebutuhan listrik masyarakat.
Sayangnya, diskusi mengenai usia pembangkit, tingkat keandalan peralatan, dan rencana penggantian aset jarang menjadi konsumsi publik.
Padahal, transparansi informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas perusahaan yang mengelola aset negara bernilai triliunan rupiah.
Pemadaman yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan listrik nasional.
Pemerintah bersama regulator perlu meminta audit independen mengenai umur ekonomis pembangkit yang beroperasi, tingkat risiko kegagalannya, kebutuhan investasi penggantian aset, serta kesiapan sistem cadangan ketika terjadi gangguan.
Langkah ini penting agar kebijakan investasi tidak bersifat reaktif.
Terlalu sering kita menyaksikan perbaikan dilakukan setelah gangguan besar terjadi. Padahal, prinsip pengelolaan infrastruktur modern justru menekankan pencegahan.
Aset yang mendekati akhir umur ekonomis seharusnya sudah masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi atau penggantian sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Lebih jauh lagi, ukuran keberhasilan perusahaan listrik negara perlu diperluas.
