PLN Diminta Bertanggung Jawab, DPRD Kalteng Soroti Gangguan Listrik Berulang

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai sorotan tajam dari DPRD Kalteng. Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga dunia usaha.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw, meminta PT PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman yang kembali terjadi.

Menurutnya, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas sekaligus memberikan kepastian mengenai upaya penanganan yang dilakukan.

Hero mengaku kecewa karena pemadaman listrik kembali terjadi meskipun sebelumnya PLN telah melakukan berbagai pekerjaan perbaikan jaringan maupun pemeliharaan sistem kelistrikan.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas langkah yang selama ini dilakukan.

“Kondisi tersebut tidak dapat terus dibiarkan karena terjadi tanpa antisipasi maupun informasi yang memadai, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan berbagai layanan publik,” ujarnya, Selasa (28/7).

Menurut Anggota DPRD Kalteng Fraksi Demokrat, masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya dari gangguan listrik yang terus berulang. Transparansi informasi dinilai menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian setiap kali terjadi pemadaman.

“Kita kan kemarin sudah ada perbaikan dari PLN, habis itu bulan ini juga ada pemeliharaan. Namun beberapa hari terakhir ini terjadi lagi. Kok kaya semaunya tanpa antisipasi,” katanya.

Ia menegaskan, selama ini masyarakat selalu memenuhi kewajiban sebagai pelanggan dengan membayar tagihan listrik tepat waktu.

Bahkan, keterlambatan pembayaran dapat langsung berakibat pada terputusnya layanan listrik. Karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya PLN juga menunjukkan tanggung jawab ketika pelayanan kepada pelanggan mengalami gangguan.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai sorotan tajam dari DPRD Kalteng. Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga dunia usaha.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw, meminta PT PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman yang kembali terjadi.

Menurutnya, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas sekaligus memberikan kepastian mengenai upaya penanganan yang dilakukan.

Hero mengaku kecewa karena pemadaman listrik kembali terjadi meskipun sebelumnya PLN telah melakukan berbagai pekerjaan perbaikan jaringan maupun pemeliharaan sistem kelistrikan.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas langkah yang selama ini dilakukan.

“Kondisi tersebut tidak dapat terus dibiarkan karena terjadi tanpa antisipasi maupun informasi yang memadai, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan berbagai layanan publik,” ujarnya, Selasa (28/7).

Menurut Anggota DPRD Kalteng Fraksi Demokrat, masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya dari gangguan listrik yang terus berulang. Transparansi informasi dinilai menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian setiap kali terjadi pemadaman.

“Kita kan kemarin sudah ada perbaikan dari PLN, habis itu bulan ini juga ada pemeliharaan. Namun beberapa hari terakhir ini terjadi lagi. Kok kaya semaunya tanpa antisipasi,” katanya.

Ia menegaskan, selama ini masyarakat selalu memenuhi kewajiban sebagai pelanggan dengan membayar tagihan listrik tepat waktu.

Bahkan, keterlambatan pembayaran dapat langsung berakibat pada terputusnya layanan listrik. Karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya PLN juga menunjukkan tanggung jawab ketika pelayanan kepada pelanggan mengalami gangguan.