Menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis (6/8) Bupati Murung Raya, Heriyus menyampaikan sejumlah poin penting yang
Disdik Kalteng memastikan revitalisasi sekolah dilakukan berdasarkan data terverifikasi melalui PENA Kalteng dan Dapodik agar pembangunan tepat sasaran hingga menjangkau wilayah 3T.
Langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyita area perkebunan kelapa sawit PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tenga
Anggota DPRD Murung Raya dari Fraksi PKB, Mahyono, menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6).
Melalui sosialisasi dan evaluasi sistem, Pemkab Barsel menargetkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemkab Pulang Pisau menjalin kerja sama dengan Jamkrindo untuk memperkuat jaminan proyek pembangunan, guna memitigasi risiko serta memastikan penggunaan APBD lebih aman dan akuntabel.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos., menekankan pentingnya penerapan strategi birokrasi modern di tengah era keterbukaan informasi, Minggu, (5/4).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 paling lambat 31 Maret 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, menegaskan pentingnya musyawarah serta persetujuan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat desa, Jum’at, (27/3).
Bupati Seruyan menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa dan BPD serta pengelolaan APBDes yang akuntabel agar pembangunan desa berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
KPK mengawasi rencana pengadaan 105 ribu mobil pick-up untuk program Koperasi Merah Putih melalui pemetaan risiko korupsi guna mencegah potensi pelanggaran dan memastikan program berjalan optimal.
Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) Sutrisno menegaskan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
Peserta Seleksi Jabatan Administratif dan Pengawas di Universitas Palangka Raya mempertanyakan kepastian hasil seleksi yang belum diumumkan sejak Oktober 2025.
Pemkab Lamandau meraih predikat Baik pada ITKP 2025 dengan skor 83,40, menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor menegaskan bahwa transparansi administrasi desa merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Malam Anugerah KIP Kalteng 2025 apresiasi kinerja Badan Publik, tingkatkan transparansi dan keterbukaan informasi, dengan predikat "Informatif" dan "Menuju Informatif" meningkat signifikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya telah menggelar rapat paripurna Ke-3 masa sidang III tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Murung Raya, Senin, (15/9).
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rana Muthia Oktari menegaskan bahwa suara masyarakat menjadi pijakan utama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, Herianto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah transparan dan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung serta Polri untuk mengungkap identitas perusahaan terduga pelaku beras oplosan.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas tahun an
Ketua Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, Jainudin alias Ijay, akhirnya angkat bicara soal kerumunan warga Desa Sembuluh II di kantor koperasi, Senin (26/5).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau, melalui program inovatifnya “Jaga Desa”, kembali menyoroti kerentanan pengelolaan Dana Desa terhadap penyelewengan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali mencatatkan prestasi dengan memenangkan dua penghargaan bergengsi dalam ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Acara tersebut berlangsung di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jakarta Pusat (17/12).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam sistem kerja seluruh jajaran pimpinan tinggi (Pimti) Kemenkumham.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng M. Katma F. Dirun memaparkan presentasi uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 kepada Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin.
