Melalui sosialisasi dan evaluasi sistem, Pemkab Barsel menargetkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemkab Pulang Pisau menjalin kerja sama dengan Jamkrindo untuk memperkuat jaminan proyek pembangunan, guna memitigasi risiko serta memastikan penggunaan APBD lebih aman dan akuntabel.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos., menekankan pentingnya penerapan strategi birokrasi modern di tengah era keterbukaan informasi, Minggu, (5/4).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 paling lambat 31 Maret 2026.