TAG

#transparansi

Pemkab Barsel Dorong Digitalisasi Siltap Desa Lewat Aplikasi Cloud

Melalui sosialisasi dan evaluasi sistem, Pemkab Barsel menargetkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemprov Kalteng Perjelas Mekanisme Sewa Alsintan, Jawab Keluhan Petani

Pemprov Kalteng menegaskan biaya sewa alsintan di UPJA digunakan untuk operasional dan mobilisasi alat.

Pemkab Pulang Pisau Gandeng Jamkrindo, Amankan Proyek Pembangunan Daerah

Pemkab Pulang Pisau menjalin kerja sama dengan Jamkrindo untuk memperkuat jaminan proyek pembangunan, guna memitigasi risiko serta memastikan penggunaan APBD lebih aman dan akuntabel.

Cegah Penyimpangan, Pemprov Kalteng Dorong Pembayaran Pajak Mandiri

Bapenda Kalteng mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara tidak resmi dalam pembayaran pajak kendaraan.

Dewan: Fokus pada Transparansi dan Efisiensi

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos., menekankan pentingnya penerapan strategi birokrasi modern di tengah era keterbukaan informasi, Minggu, (5/4).

Pemkab Seruyan Serahkan LKPD 2025 Tepat Waktu, Wujud Komitmen Transparansi

Pemkab Seruyan menyerahkan LKPD 2025 tepat waktu sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bank Kalteng Tegas Tangani Dugaan Fraud, Pastikan Dana Nasabah Tetap Aman

Bank Kalteng menindak tegas dugaan fraud oknum internal dan memastikan seluruh dana nasabah tetap aman serta layanan berjalan normal.

Palangka Raya Tembus 3 Besar Kota Calon Percontohan Antikorupsi, DPRD: Jangan Cepat Puas

DPRD minta Pemko Palangka Raya terus perkuat pengawasan dan budaya antikorupsi meski sudah masuk tiga besar nasional.

Pemprov Kalteng Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Targetkan Opini WTP

Penyerahan LKPD 2025 menjadi langkah Pemprov Kalteng untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KPK Ingatkan Wajib Lapor: LHKPN 2025 Harus Disampaikan Sebelum 31 Maret 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 paling lambat 31 Maret 2026.

Latest news