PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan pemerataan program pendidikan saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Disdik Kalteng, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, empat isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari revitalisasi sekolah, Program 1.000 Rumah Guru Berkah, seragam sekolah gratis, hingga jasa pramubakti.
Koordinator Aliansi P3K menjelaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk melakukan aksi di jalan, melainkan menyampaikan aspirasi secara langsung agar berbagai program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalteng benar-benar transparan, tepat sasaran, serta dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pedalaman dan daerah 3T.
Terkait revitalisasi sekolah, aliansi mempertanyakan realisasi anggaran sekitar Rp60 miliar yang dialokasikan melalui APBD pada 2025, termasuk lokasi sekolah penerima bantuan, mekanisme penetapan sasaran, hingga progres pembangunan di lapangan.
Mereka juga meminta kepastian terhadap 72 sekolah yang sebelumnya diresmikan pemerintah, apakah seluruhnya telah selesai direvitalisasi. Selain itu, aliansi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar sekolah di wilayah terpencil tidak tertinggal.
Menjawab hal tersebut, Muhammad Reza Prabowo menjelaskan bahwa seluruh proses revitalisasi dilakukan berdasarkan usulan sekolah, diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng, serta disandingkan dengan data Dapodik.
Menurutnya, sistem digital tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi riil setiap sekolah melalui foto, titik koordinat, hingga pembaruan berkala dari pengawas.
”Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat. Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi, sementara pembangunan melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelas Reza.
Pada poin kedua, Aliansi P3K mempertanyakan kejelasan Program 1.000 Rumah Guru Berkah dengan skema DP 0 persen, mulai dari lokasi pembangunan, jumlah rumah yang telah terealisasi, besaran anggaran, hingga syarat guru yang berhak menerima program tersebut.
Menanggapi hal itu, Reza menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar wacana, melainkan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Bank Kalteng.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan subsidi uang muka sebesar Rp10 juta bagi setiap guru yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, guru juga memperoleh masa tenggang pembayaran cicilan selama tiga bulan setelah akad, sehingga memiliki waktu untuk menyiapkan kebutuhan rumah sebelum mulai membayar angsuran.
”Program ini lahir karena kami menemukan masih ada guru yang belum memiliki rumah layak. Kami ingin mempermudah akses kepemilikan rumah melalui skema yang lebih ringan, bukan membebani guru,” ujarnya.
Sementara itu, pada poin ketiga, aliansi meminta penjelasan mengenai program seragam sekolah gratis bagi sekitar 60 ribu siswa di Kalteng.
Mereka mempertanyakan mekanisme penyaluran karena di lapangan ditemukan adanya siswa yang hanya menerima sebagian bantuan, seperti sepatu atau satu jenis seragam saja, padahal informasi yang beredar menyebutkan penerima seharusnya memperoleh paket lengkap.
Aliansi juga mempertanyakan transparansi distribusi bantuan agar siswa di wilayah pelosok memperoleh hak yang sama dengan siswa di perkotaan.
Menurut mereka, pemerataan menjadi aspek penting agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga kurang mampu.
Menjawab hal tersebut, Kepala Disdik Provinsi Kalteng Muhammad Reza Prabowo menjelaskan bahwa program seragam sekolah gratis tetap dilaksanakan pada tahun 2026, namun dengan mekanisme yang disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
”Berkaitan dengan seragam gratis, tahun kemarin sudah kita bagikan kepada siswa yang masuk SMA, SMK maupun SLB. Tahun ini Bapak Gubernur juga menggratiskan lagi seragam untuk seluruh siswa-siswi baru. Namun setelah kami laporkan, Bapak Gubernur meminta agar bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga tidak mampu,” ujar Reza.
Ia menjelaskan, berdasarkan kebijakan tersebut, siswa baru dari keluarga tidak mampu akan menerima empat jenis seragam, yakni putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, serta satu pasang sepatu.
Sementara siswa dari keluarga mampu hanya memperoleh seragam batik dan olahraga, sedangkan seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII dari keluarga kurang mampu.
”Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama,” tegasnya.
Reza menambahkan, untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, proses pendataan dilakukan secara ketat dengan melibatkan kepala sekolah, kepala desa, serta diketahui oleh damang dan mantir adat setempat.
Sementara itu, terkait jasa pramubakti, Aliansi P3K mempertanyakan sasaran penerima, besaran anggaran, serta peruntukan program tersebut, apakah hanya untuk lingkungan Disdik atau juga mencakup SMA, SMK, dan SKH di seluruh Kalteng.
Menanggapi hal itu, Reza menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga pendukung pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
”Guru-guru kita, pramubakti, tenaga administrasi, termasuk guru yang belum lulus PPPK atau belum masuk guru kontrak, ini menjadi fokus utama kita. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita akan mengusulkan peningkatan jasa pramubakti dan jasa tenaga administrasi agar bisa kita setarakan atau setidaknya kita tingkatkan mendekati Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkas Reza.
Menutup audiensi, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan Aliansi P3K. Ia menegaskan bahwa kritik dan aspirasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.a
Menurutnya, Disdik Provinsi Kalteng terbuka terhadap pengawasan publik dan siap terus memperkuat transparansi serta pemerataan pembangunan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan daerah 3T.
”Kami ingin semua pihak ikut mengawal pendidikan. Kritik yang disampaikan dengan data dan niat baik seperti ini menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah,” pungkas Reza.(tim)
