PALANGKA RAYA-Di tengah
pandemi Covid-19, banyak kalangan pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang
berimbas pada turunnya omzet penjualan. Hal ini pun langsung mendapat perhatian
dari Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno.
“Kami berharap,
pemerintah daerah dapat memberi kebijakan kepada para pedagang terkait
penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi pasar dan los pedagang pada
tiap daerah,†ucapnya kepada awak media Kalteng Pos, Senin (06/4).
Wiyatno menilai,
dengan melihat kondisi seperti sekarang ini lebih baik target PAD tidak
tercapai dari pada harus melihat masyarakat kesulitan ekonomi. Nantinya dikhawatirkan
akan menimbulkan dampak sosial dima syarakat.
Dengan menyadari
masyarakat saat ini tengah dihadapi kesulitan, terutama pada faktor ekonomi.
Sehingga diperlukan kebijakan yang harus dikeluarkan untuk dapat membantu
meringankan beban mereka. “Jadi jangan terfokus pada pencegahan Covid-19
semata, sementara keluhan masyarakat tidak diperhatikan,†ungkap Wiyatno.
Selain itu dirinya
juga meminta kepada dinas atau instansi terkait untuk dapat memfasilitasi
kalangan masyarakat yang memiliki angsuran diperbankan maupun pembiayaan agar
bisa mendapatkan keringanan pembayaran angsuran, mengingat sejumlah perbankan
sudah memberi keringanan pembayaran pinjaman.
“Setidaknya kita
harus mengimbangi kebijakan dari pemerintah pusat, dikolaborasikan dengan leding
sektornya sebagai bahan untuk ditindak lanjuti, bagaimana tata cara keringanan
pembayaran angsuran perbankan dapat dinikmati oleh masyarakat,†beber Politikus
PDI Perjuangan Kalteng tersebut.
Wiyatno
menegaskan, badai Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi ini terjadi
secara global. Semua daerah, bahkan negara mengalami hal yang sama, bahkan saat
ini Jepang dan Italia proyeksi pertumbuhan mereka minus.
“Kita harus
berpikir dan berusaha untuk tetap menjaga kelanjutan usaha dengan pola pikir
positif. Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan teraebut nantinya dapat
mengurangi beban ekonomi masyarakat,†pungkas Wiyatno.