DPRD Dukung Operasi Penertiban Pajak Kendaraan di Palangka Raya

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat dukungan dari DPRD Kota Palangka Raya.

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menilai operasi gabungan penertiban pajak yang digelar di Jalan RTA Milono, Rabu (8/4/2026), merupakan langkah positif untuk mendorong kesadaran masyarakat..

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu. (Jefrie/Prokalteng.co)

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penegakan aturan, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Langkah ini patut diapresiasi karena tidak semata-mata penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan,” ujar Hap pada Kamis (9/4).

Baca Juga :  Pandemi, Dewan: Masyarakat Harus Berani Berwirausaha

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, memiliki peran penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Palangka Raya.

Karena itu, Hap mendorong agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang humanis, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani, melainkan terdorong untuk patuh.

“Kesadaran masyarakat harus terus dibangun. Pemerintah juga perlu konsisten melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.

Electronic money exchangers listing

Selain itu, ia juga berharap adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam mempermudah sistem pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya.

Baca Juga :  Sebagai Wakil Rakyat, Hap Baperdu Ingin Fokus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Bawah

“Jika sistemnya mudah, transparan, dan aksesnya luas, tentu masyarakat akan lebih patuh. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (jef)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat dukungan dari DPRD Kota Palangka Raya.

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menilai operasi gabungan penertiban pajak yang digelar di Jalan RTA Milono, Rabu (8/4/2026), merupakan langkah positif untuk mendorong kesadaran masyarakat..

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu. (Jefrie/Prokalteng.co)

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penegakan aturan, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Electronic money exchangers listing

“Langkah ini patut diapresiasi karena tidak semata-mata penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan,” ujar Hap pada Kamis (9/4).

Baca Juga :  Pandemi, Dewan: Masyarakat Harus Berani Berwirausaha

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, memiliki peran penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Palangka Raya.

Karena itu, Hap mendorong agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang humanis, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani, melainkan terdorong untuk patuh.

“Kesadaran masyarakat harus terus dibangun. Pemerintah juga perlu konsisten melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga berharap adanya inovasi dari pemerintah daerah dalam mempermudah sistem pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya.

Baca Juga :  Sebagai Wakil Rakyat, Hap Baperdu Ingin Fokus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Bawah

“Jika sistemnya mudah, transparan, dan aksesnya luas, tentu masyarakat akan lebih patuh. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (jef)

Terpopuler

Artikel Terbaru