Yohanes Freddy Ering menilai mutasi pejabat Eselon II Pemprov Kalteng sebagai langkah tepat untuk memperkuat kinerja, meningkatkan PAD, dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Wakil Ketua II Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B. Sidau mengapresiasi inovasi layanan “Lapor dan Bayar Pajak Daerah Lebih Praktis” yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pala
Owner Toko Kopi Bumi berharap Bapenda meningkatkan empati dan kualitas komunikasi petugas lapangan serta membentuk forum rutin bagi pelaku usaha coffee shop di Palangka Raya.
Perselisihan yang sempat mencuat terkait kewajiban perpajakan Toko Kopi Bumi (TKB) pascakebakaran akhirnya diselesaikan melalui pertemuan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya de
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Toko Kopi Bumi (TKB) apabila terdapat ucapan atau penyampaian stafnya yang menimbul
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan penagihan pajak terhadap Kafe Toko Kopi Bumi (
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengapresiasi pelaksanaan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama sejumlah instansi...
Program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) resmi digulirkan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
DPRD Palangka Raya mendukung digitalisasi transaksi usaha melalui pemasangan alat perekam, guna meningkatkan transparansi pajak dan meminimalisir kebocoran PAD.
DPRD menilai kegiatan tersebut tidak hanya sebagai penegakan aturan, tetapi juga sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
DPRD Kalteng meminta Pemprov melakukan efisiensi belanja operasi secara selektif tanpa mengganggu kinerja Bapenda dan Samsat sebagai ujung tombak peningkatan PAD di tengah menurunnya dana transfer pus
Layanan ini memungkinkan wajib pajak membayar tanpa turun dari kendaraan, dengan proses cepat sekitar dua menit, sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi PAD.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri secara langsung Gebyar Pajak Daerah Tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas, Selasa (2/12).
Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya kembali digelar untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya dalam waktu beberapa waktu ini terus menggelar kegiatan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor.
Sedikitnya 70 kendaraan bermotor terjaring dalam kegiatan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar di Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Selasa (28/10).
Wakil Ketua II Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B Sidau mendukung langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pendataan, penagihan, dan
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu memberikan apresiasi atas capaian positif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah hi
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengapresiasi upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Murung Raya menggelar acara evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya bersama Samsat, Dispenda, Jasa Raharja, serta Ditlantas Polda Kalteng menggelar razia pajak kendaraan di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Rabu (27/8/202
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas menjadi sorotan utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Bapenda Kalteng menegaskan komitmennya dalam mengawasi perusahaan yang belum patuh terhadap kewajiban pajak, khususnya terkait alat berat dan kendaraan operasional.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas melaksanakan pekan panutan dan gebyar sadar pajak daerah tahun 2024 yang dilaksanakan mulai 2 hingga 8 Desember 2024 diberbagai titik.
Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng Sri Suwanto, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Secara resmi membuka Rapat Kerja Tahunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023, di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Kamis (7/12).
