Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Nomi Aprilia, meminta seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait lebih proaktif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Kalteng mendorong Bank Kalteng memperkuat bisnis dan layanan agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
BUMD di Kalimantan Tengah didorong menjadi penggerak ekonomi daerah dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi bisnis agar mampu meningkatkan PAD.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu mengapresiasi inovasi layanan Ngaliling Lewu yang dijalankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya.
DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahu
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai menjadi momentum meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan di Kalteng
Penguatan PAD dinilai menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Tax farming modern menjadi solusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui digitalisasi, tata kelola yang transparan, dan optimalisasi PAD secara berkelanjutan.
Efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, serta berkelanjutan.
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia mulai memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak adanya langkah strategis dan lobi kuat ke pemerintah pusat guna mempercepat operasional Pelabuhan Batanjung.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK RI guna memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan PAD.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., secara tegas menargetkan peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) usai melantik jajaran direksi baru Perusahaan Daerah (Perusda) Batara Memb
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha memberikan apresiasi terhadap langkah dan kesungguhan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Johansyah yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Mura menyatakan dukung
Sejumlah aset seperti ruko di Pasar Kahayan hingga Pasar Mini Datuh Manuah disorot karena terbengkalai, sementara DPRD meminta pembenahan agar bernilai ekonomis.
Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai mendapat apresiasi. Salah satunya datang dari anggota DPRD Kapuas, H Didi Hartoyo, yang menilai langkah Bupati Ka
Agustiar Sabran menegaskan kolaborasi lintas daerah menjadi kunci percepatan digitalisasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menyelenggarakan kegiatan coffee morning bertemakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Senin (1
DPRD Palangka Raya mendukung digitalisasi transaksi usaha melalui pemasangan alat perekam, guna meningkatkan transparansi pajak dan meminimalisir kebocoran PAD.
Operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya di Jalan Yos Sudarso menuai perhatian DPRD.
DPRD menilai kegiatan tersebut tidak hanya sebagai penegakan aturan, tetapi juga sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Bupati Barito Utara (Batara), Felix Sonadie Y Tingang AMd mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan potensi daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara.
Penerimaan parkir di TPU Km 12 Palangka Raya mencapai sekitar Rp30 juta selama ziarah malam Paskah, seluruhnya masuk ke PAD setelah dikelola langsung oleh Dishub.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatatkan kinerja gemilang sepanjang tahun anggaran 2025, baik dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) maupun indikator kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan daerah Barsel meningkat signifikan pada 2025, namun PAD justru mengalami penurunan. Dalam LKPj, bupati menegaskan komitmen perbaikan kinerja dan pelayanan publik.
Layanan ini memungkinkan wajib pajak membayar tanpa turun dari kendaraan, dengan proses cepat sekitar dua menit, sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi PAD.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). terus mempercepat digitalisasi layanan publik guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 meningkat lebih dari Rp20 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas mencatatkan capaian impresif. Hingga Triwulan IV tahun anggaran 2025, realisasi PAD menembus Rp267 miliar atau 153 persen dari target Rp174 miliar
Bupati Eddy Raya Samsuri minta Musrenbang kecamatan jadi wadah sinergi untuk capai target ekonomi 6,45 persen, turunkan kemiskinan, dan tingkatkan IPM di Barito Selatan.
Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i minta perangkat daerah efisien dalam belanja, sambil tetap fokus pada program prioritas meski dana transfer pusat menurun.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya dalam waktu beberapa waktu ini terus menggelar kegiatan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah melalui Wakil Bupati, Rahmanto Muhidin melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mengkaji upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) se
Perjanjian kerja sama (MoU) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barito Selatan (Barsel) dan Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terbu
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mulai mempersiapkan rencana kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut tak lain sebagai langkah strategis untu
DPRD Murung Raya menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi serta penguatan pengelolaan pajak dan retribu
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan bahwa sejumlah sumber PAD yang selama ini ada sebenarnya masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa setiap OPD harus berinovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal.
Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDPS) DPRD Kabupaten Kapuas mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat alokasi anggaran
Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memprioritaskan sektor layanan publik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun An
Legislator Murung Raya, Ahmad Maulana mengatakan, dalam upaya menggali pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah perlu membangun strategi tepat agar PAD bisa meningkat seiring berjalannya waktu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan mengapresiasi pelaksanaan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar pemerintah kota.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas H Didi Hartoyo memberikan apresiasi kepada Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bapenda Kabu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T., terus berkomitmen mempercepat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, mengingatkan agar produk hukum daerah tidak menjadi penghambat masuknya investasi.
Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi sinyal kuat bagi pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Murung Raya (Mura) hingga saat ini tengah fokus berinovasi guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, khususnya perkebunan dan kehutan
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalten
Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya menertibkan pengelolaan parkir di sejumlah titik usaha kuliner, termasuk di kawasan Mie Gacoan Jalan Tjilik Riwut.
Wakil Ketua II Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B Sidau mendukung langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pendataan, penagihan, dan
Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, Binartha meminta seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Gumas agar memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu memberikan apresiasi atas capaian positif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah hi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, Budi Rahmat menegaskan pentingnya pelayanan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara maksimal dan prof
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran meluapkan kekecewaannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Gedung Serba Guna Sampit, Kabupaten Kotawa
Pemko Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi TEPRA untuk mengevaluasi serapan anggaran, progres fisik pembangunan, dan capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2025.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)Â Vent Christway menyebut, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Mineral dan Batubara hingga
Wagub Kalteng H Edy Pratowo memaparkan prioritas anggaran disusun realistis dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan menjaga keseimbangan fiskal untuk pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Alat Berat (PAB).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah, Rejikinoor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas menjadi sorotan utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran merasa kecewa atas rendahnya tingkat kehadiran kepala daerah dalam Rapat Kerja Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang sediany
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menyoroti tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum dilunasi lima perusahaan besar swasta (PBS).
Pemerintah Kabupaten Kapuas berencana menata ulang Terminal Banama Tingang agar tidak hanya berfungsi sebagai terminal angkutan umum, tetapi juga menjadi kawasan rest area dan pusat ekonomi kreatif ba
PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Salah satu penyumbang terbesar PAD Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah sektor pajak kendaraan bermotor.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)Â H. Agustiar Sabran menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang tidak mendukung langkah pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan Pendapatan As
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya langkah strategis dan terpadu dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya karakter, konsistensi, dan semangat dari seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Siti Nafsiah, mendorong masyarakat Kalteng untuk bisa memiliki kesadaran menggunakan pelat nomor kendaraan KH.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dari luasan 2.800 km persegi di luar kawasan hutan hanya 18,9%, dan hampir 82% kawasan hutan.
DPRD Kalteng menggelar Rapat Paripurna Ke-10 untuk Penutupan Masa Persidangan II dan Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
Di tengah tantangan fiskal yang kian ketat akibat berkurangnya alokasi dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak tinggal diam.
PT Makin Group, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), diduga telah beraktivitas selama puluhan tahun tanpa mengantongi izin hak guna usaha (HGU).
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkapkan bahwa sektor pajak dan pariwisata merupakan dua sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan kontribusi PAD Kalteng.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar pertemuan dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalteng di Ruang Rapat OPAD Kantor Bapenda pada Senin (3/2/2025).
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, menegaskan bahwa seluruh kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di wilayahnya harus menggunakan plat KH. Langkah ini bertujuan memastikan pajak kendaraan dibayarkan di Kalteng, sehingga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya mencatatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,6 miliar pada tahun 2024.
Pengelolaan sektor pariwisata di Palangka Raya harus lebih maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang saat ini masih terbilang rendah.
Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja memasang spanduk peringatan bagi wajib retribusi yang belum memenuhi kewajibannya.
Sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya mulai memberlakukan tarif sewa baru untuk pedagang di Pasar Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya.
Gedung olahraga (Gor) Pandehen Bereng telah diresmikan 31 Desember 2024 lalu. Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani mengaku, ada banyak harapan yang ditaruhkan pihaknya dalam pembangunan Gor tersebut. Antara lain menjadi sarana kesehatan masyarakat dan menjadi wadah terciptanya bibit unggul atlet asli Pulang Pisau.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui dinas dan instansi terkaitnya terus melakukan upaya maksimal dalam menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sumber daya alam di Kabupaten Murung Raya (Mura) menyimpan potensi wisata yang beragam. Membangun potensi tersebut perlu dilakukan dengan segera untuk bisa menghasilkan sumber pendapatan daerah (PAD) . Mengingat industri pariwisata memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi perekonomian.
Rombongan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan yang dipimpin Ketua Komisi, Hadinur belum lama ini telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja atau kaji tiru ke beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Satlantas Polres Seruyan bekerja sama dengan UPTPPD Bapenda Kabupaten Seruyan dan Jasaraharja menggelar razia dengan sosialisasi kesadaran taat membayar pajak kendaraan bermotor. Giat tersebut dilaksanakan di Jalan A. Yani tepatnya di depan Stadion Mini Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Kamis, (24/10)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan potensi sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan harus ada target yang ditetapkan untuk dapat tercapai.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk menertibkan reklame atau banner yang sudah kedaluwarsa. Ia menekankan pentingnya langkah tersebut untuk menjaga keindahan kota dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran daerah. Hal tersebut, agar apa yang menjadi kekurangan pada tahun anggaran 2023 tidak terjadi pada tahun 2024 ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) setempat terus melakukan upaya dalam menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat dapat melakukan upaya dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Apabila dicermati Kabupaten Barsel, sebenarnya memiliki lokasi-lokasi wisata yang tak kalah menakjubkannya dibanding daerah lain. Kalau saja pemerintahan setempat bisa lebih optimal dalam mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut.Â
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan menghadiri rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Aula Kantor Bappeda Buntok, Selasa (4/6/) lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa melakukan upaya untuk mengoptimalkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang bangunan gedung terus disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian kalangan DPRD Murung Raya (Mura), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Seruyan cukup beragam. Bahkan sebagian juga telah dikembangkan menjadi objek wisata, mulai dari pantai, danau, hingga keindahan alam lainnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Yudi Adam, menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansah meminta Pemer- intah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui perangkat dae- rah (PD) untuk memaksimal- kan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Syafiri mengungkapkan realisasi pendapatan daerah di tahun 2023 kurang lebih 87,62 persen dan realisasi belanja daerah 65 persen hingga saat ini.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalteng, PT. Jasa Raharja, dan Dirlantas Provinsi Kalteng melaksanakan soft launching dan uji coba aplikasi E-Pahari (Elektronik pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK secara mandiri) di Aula Kantor Pusat Bank Kalteng, Senin (27/11) kemarin.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Rahmad Jainudin, ST, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas lebih kreatif, dan mendorong kepala Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi ditingkatkan.
Mendekati akhir tahun anggaran 2023, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diminta untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Katingan Toni Yosepta.
Pemerintah Kota Palangkaraya, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Satpol PP Kota Palangkaraya, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat usaha untuk mengecek pembayaran pajak.
Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Seruyan, Sukardi mewakili Bupati Seruyan, Yulhaidir mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor pajak dan retribusi daerah.
Dia mengaku dalam memaksimalkan hal tersebut, pihaknya juga menemukan beberapa kendala. Diantaranya terkait dengan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak.
Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Karyawan Yunianto (SKY) memberikan tanggapan terkait pernyataan salah satu aktivitis penggiat sosial masyarakat Kalimantan Tengah, Menteng Asmin perihal pengelolaan parkir.
Misal pengelolaan parkir di kawasan Taman Wisata Kuliner Sanggumang Jalan Yos Sudarso Kota Palangkaraya, menurut SKY diperlukan komitmen Dinas Perhubungan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikatakannya perlu adanya evaluasi untuk melihat apakah hal tersebut bersifat merugikan atau tidak. Tentunya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Guna mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah, diperlukan peningkatan penanaman modal yang berasal dari para investor. Salah satunya Perusahaan Besar Swasta (PBS). Sebab bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perusahaan yang dikelola di wilayah Murung Raya (Mura).
Anggota DPRD Mura, Rumiadi mendorong kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi supaya dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan mampu akomodir potensi atau objek pajak yang menjadi kewenangan daerah. Terutama menuju kemandirian Kabupaten Murung Raya dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Siswandi mendorong pemerintah daerah (pemda), supaya terus menggali potensi unggulan di setiap daerah. Ini tidak lain dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber potensial pendapatan daerah (PAD). Untuk mendukung hal itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Norhaini, mengatakan dirinya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, untuk meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan kawasan wisata
Wakil Ketua II Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, mengatakan, bahwa masyarakat harus memahami bahwa Peraturan Daerah (Perda), yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjadi dasar hukum dan payung hukum yang kuat.
Wakil rakyat yang membidangi pemerintahan dan keuangan ini mengatakan, bahwa, untuk itu masyarakat harus memahami dan mentaati aturan dalam Perda. Baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pembangunan
Sektor pertambangan menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar di Kabupaten Murung Raya dengan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Sehingga tidak heran banyak minat perusahaan besar swasta (PBS) menjadi investor di Kabupaten Mura.
