PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua I DPRD Kota Palangkaraya, Wahid Yusuf merespon soal wacana penghapusan Pertalite yang tengah digaungkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa pekan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Begitu juga dengan Kota Palangkaraya. Terlebih  bagi wilayah yang berada di pelosok pedalaman Kalteng yang dinilai masih susah untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut.
BACA JUGA:Â Wacana Penghapusan Pertalite, DPRD Kalteng: Jangan Bebani Masyarakat
Untuk itu, dirinya sangat berharap kepada pemerintah pusat lebih mengkaji ulang terhadap rencana penghapusan Pertalite tersebut. Dia juga meminta kepada DPR RIÂ perwakilan Kalteng untuk bisa lebih menyuarakan persoalan ini.
“Mengingat kita beli Pertalite di daerah-daerah tertentu itu susah. Apalagi mau dihapuskan,”ujar Wahid kepada media, Kamis (7/9) kemarin.
BACA JUGA:Â DPRD Palangkaraya Sampaikan 3 Raperda Inisiatif, Begini Isinya
Dia meyakini bahwa rencana penghapusan Pertalite RON 90 itu, akan dapat membebani masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah jauh dari perkotaan. Pemerintah harus mengkaji secara matang dan mendalam soal rencana ini. Agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Dasar pertimbangannya, menrut dia tentu tidak hanya sebatas masalah mengatai polusi. Namun, ada pertimbangan ekonomi dan sosial yang harus dibahas bersama lintas kementerian, karena keberadaan bahan bakar minyak sangat strategis di tengah-tengah masyarakat.(*ana/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua I DPRD Kota Palangkaraya, Wahid Yusuf merespon soal wacana penghapusan Pertalite yang tengah digaungkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa pekan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Begitu juga dengan Kota Palangkaraya. Terlebih  bagi wilayah yang berada di pelosok pedalaman Kalteng yang dinilai masih susah untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut.
BACA JUGA:Â Wacana Penghapusan Pertalite, DPRD Kalteng: Jangan Bebani Masyarakat
Untuk itu, dirinya sangat berharap kepada pemerintah pusat lebih mengkaji ulang terhadap rencana penghapusan Pertalite tersebut. Dia juga meminta kepada DPR RIÂ perwakilan Kalteng untuk bisa lebih menyuarakan persoalan ini.
“Mengingat kita beli Pertalite di daerah-daerah tertentu itu susah. Apalagi mau dihapuskan,”ujar Wahid kepada media, Kamis (7/9) kemarin.
BACA JUGA:Â DPRD Palangkaraya Sampaikan 3 Raperda Inisiatif, Begini Isinya
Dia meyakini bahwa rencana penghapusan Pertalite RON 90 itu, akan dapat membebani masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah jauh dari perkotaan. Pemerintah harus mengkaji secara matang dan mendalam soal rencana ini. Agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Dasar pertimbangannya, menrut dia tentu tidak hanya sebatas masalah mengatai polusi. Namun, ada pertimbangan ekonomi dan sosial yang harus dibahas bersama lintas kementerian, karena keberadaan bahan bakar minyak sangat strategis di tengah-tengah masyarakat.(*ana/hnd)
