Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Arifin Tasrif akan membatasi penggunaan BBM pertalite (RON 90).
Dikatakannya, BBM jenis pertalite dan BBM subsidi lainnya akan dibatasi, dan tidak semua kendaraan bisa akses.
Antrean kendaraan yang meluber hingga keluar area SPBU sampai saat ini tak kunjung mereda. Pemandangan di seantero SPBU di Samarinda dan di Balikpapan itu telah berlangsung tiga bulan terakhir. Ironisnya, tak jauh dari SPBU, deretan BBM subsidi jenis pertalite dijual para pengetap melalui mesin pom mini.
BBM jenis Pertalite di SPBU Kota Palangkaraya belakangan ini sering habis. Sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Mengetahui kondisi demikian, Anggota Komisi B Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, HM Khemal meminta kepada Pertamina untuk bisa menambah kuota Pertalite di Kota Palangkaraya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangkaraya, Wahid Yusuf merespon soal wacana penghapusan Pertalite yang tengah digaungkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa pekan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Begitu juga dengan Kota Palangkaraya. Terlebih  bagi wilayah yang berada di pelosok pedalaman Kalteng yang dinilai masih susah untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite tersebut.
Rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite RON 90 yang bersubsidi dengan Pertamax Green 92 mendapat perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalteng, Sengkon mengatakan rencana penghapusan Pertalite tersebut, tentu akan melalui berbagai pertimbangan. Meski begitu, diharapkan kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.
Kondisi antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Palangka Raya mulai menghilang. Masyarakat yang sebelumnya sempat mengantre hingga panjang saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, kini tak ada lagi.
Masih ditemuinya antrean BBM jenis Pertalite di Palangka Raya ditenggarai salah satunya akibat langkanya BBM jenit tersebut. Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah(Kalteng) Kuwu Senilawati mempertanyakan kinerja Badan Pengatur Hilir(BPH) Minyak dan Gas(Migas) bumi.
Pemerintah Kota Palangka Raya akhirnya membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Penggunaan pengisian sepeda motor hanya diperbolehkan maksimal Rp50 ribu, dan modil roda empat Rp200 ribu
Sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Palangka Raya yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan rakyat (GEMARA) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kalteng, Senin (4/7/2022) sore.
Petugas gabungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya beserta PT Pertamina (Persero), dan Satpol PP menemukan satu mobil yang menggunakan modifikasi tangki hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, di tengah antrean yang panjang di Jalan G.Obos. Pemilik dan mobil pun diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.
