SAMPIT,KALTENGPOS.CO -Banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan
rusak di wilayah Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Anggota
DPRD Kotim, M Abadi meminta perusahaan
besar swasta (PBS) kelapa sawit di daerah tersebut untuk membantu melakukan
perbaikan ruas jalan yang rusak.
“Saya berharap kepedulian PBS seperti perusahaan perkebunan
kelapa sawit ikut menjaga dan memperbaiki jalan yang rusak supaya tetap
berfungsi dan arus lalu lintas tetap lancar,” ujarnya saat di bincangi di
ruang kerjanya, Selasa (18/8).
Menurut Abadi, saat ini kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah
Kecamatan Mentaya Hulu yang menghubungkan beberapa kecamatan lainnya di daerah
utara Kabupaten Kotim kondisi jalannya rusak parah, bahkan telah menyebabkan
arus lalu lintas terhambat.
“Kerusakan jalan tersebut diduga akibat tingginya mobilisasi
kendaraan angkutan milik sejumlah perusahaan besar swasta, baik angkutan tandan
buah segar (TBS) maupun angkutan truk tangki minyak mentah kelapa sawit atau
crude falm oil (CPO) milik PBS perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa mengaku sangat prihatin dan
menyesalkan ruas jalan yang menjadi akses utama bagi masyarakat maupun PBS yang
ada di wilayah utara Kabupaten Kotim mengalami kerusakan cukup parah di
beberapa titik. Badan jalan berkubang lumpur dan sebagian titik berlubang
dalam. Padahal kerusakan tersebut dapat diatasi atau ditangani apabila semua
pihak mau peduli, terutama PBS yang juga melewati jalan tersebut.
“Harusnya mereka (PBS) juga turut membantu pemerintah, dengan
cara turut memperhatikan dan melakukan perbaikan berkala. Hal itu supaya jangan
sampai kerusakan jalan semakin parah dan menyebabkan transportasi terganggu.
Karena angkutan PBS juga melewati jalan tersebut,” sampai Abadi.
Dirinya juga mengungkapkan, perbaikan yang dimaksud adalah
membantu dengan cara melakukan penimbunan di beberapa titik yang mengalami
kerusakan. Ini bukan berarti pemerintah membebani perusahaan, sebab pemerintah
dalam melakukan penanganan harus melalui proses cukup panjang.
Penanganan oleh pemerintah harus melalui perencanaan. Kemudian
mengusulkan anggaran dan selanjutnya dilakukan pembahasan dan proses lelang.
Hal ini tentu memerlukan waktu cukup panjang, apalagi pada masa pendemi seperti
ini, maka dari PBS dapat membantu pemerintah
untuk melakukan penanganan sementara.
“Kalau menunggu penanganan pemerintah, itu memerlukan waktu
yang cukup lama. Sementara kondisi di lapangan perlu ditangani segera. Dalam
keadaan tersebut, perlu perhatian dan dukungan perusahaan atau PBS,” terang
Abadi yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Kotim.
“Intinya yang kita perlukan adalah kebersamaan, sehingga ruas
jalan tersebut bisa dilalui dan dimanfaatkan semua pihak, terutama warga
masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya.