27.9 C
Jakarta
Monday, June 24, 2024
spot_img

ASN Menghina Lembaga DPRD Kotim

Rapat Paripurna, Bersepakat Mengeluarkan 2 Rekomendasi

SAMPIT, PROKALTENG.CO– DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluarkan rekomendasi pemberhentian (menonaktifkan) terhadap jabatan Assisten I Setda Kotim, Diana Setiawan karena dianggap telah melecehkan marwah lembaga legislatif melalui video yang tengah viral di semua kalangan masyarakat.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPRD Kabupaten Kotim setelah menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, Wakil Bupati Kotim Irawati dan Sekda Kotim Fajrurahman serta pihak Inspektorat Kotim.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Dra. Rinie Anderson didampingi Wakil Ketua I, H. Rudianur dan Wakil Ketua II, H. Hairis Salamad. Dengan menghadirkan langsung pejabat Asisten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan pada, Senin 18 April 2022.

Dalam rapat paripurna tersebut juga, video yang tengah viral di lini masa media sosial Facebook di seluruh kalangan masyarakat Kabupaten kotim tersebut kembali diputar untuk mendengarkan secara seksama kalimat dugaan pelecehan terhadap lembaga legislatif DPRD Kotim yang dilakukan oleh Assisten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan saat menghadiri acara rapat dengan masyarakat Desa Tumbang Ramei Kecamatan Antang Kalang.

Ketua Fraksi PAN,  Dadang Siswanto .SH mengatakan setidaknya ada dua kalimat yang sejujurnya melukai perasaan pihak DPRD Kabupaten Kotim, selaku legislatif terkait dengan kalimat atau ucapan yang telah dikeluarkan oleh Diana Setiawan yang mengatakan “RDP tidak berguna, dan jangan berkoordinasi dengan Anggota Dewan”.

Baca Juga :  Kunker ke Sejumlah TUKS, Komisi IV Temukan Hal Ini

“Tidak ada keraguan sedikit pun terkait dua hal itu, yang pertama RDP tidak berguna yang kedua jangan koordinasi dengan anggota dewan, saya tidak ragu itu inti video yang di putar tadi sebab itu kami marah pasti, sedih iya, apalagi ketika rumah kami di ganggu di hina di lecehkan terbakar semangat kami disni,” kata Dadang.

Dirinya juga menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislatif DPRD, sehingga tidak benar seperti apa yang telah disampaikan oleh Asissten I Diana Setiawan bahwa pihak Eksekutif bisa melaksanakan RDP itu sama sekali keliru.

“Kami tegaskan hanya lembaga ini yang bisa melaksanakan RDP karena ada payung hukumnya, aturannya dan regulasinya sesuai, jadi tidak ada itu pemerintah daerah bisa melaksanakan RDP hanya lembaga ini saja, sehingga sangat disayangkan pernyataan saudara Asisten I di dalam video tersebut, apa lagi mengatakan RDP tidak berguna sudah kacau pikiran bapak yang satu ini,” tegas Dadang.

Baca Juga :  Perusahaan Jangan Kaku Melakukan Pembinaan Desa Pamalian

Ia juga menambahkan, berkaitan dengan pernyataan Assisten I yang mengatakan jangan berkoordinasi dengan anggota dewan ini perlu diluruskan ingat kami dipilih oleh masyarakat dan sah secara undang-undang sehingga apapun siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, dan kamipun berhak menindaklanjutinya.

“Karena itu kami Fraksi PAN DPRD Kotim menuntut permintaan maaf secara secara publik terhadap sodara Asisten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan dan secara tertulis kepada lembaga Legislatif DPRD Kotim, juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk membebas tugaskan Assisten I Pemkab Kotim,” tutupnya.

Sementara itu Fraksi-Fraksi Partai Politik lainnya juga telah menyampaikan pandangan terhadap apa yang telah menjadi perbincangan hangat disemua kalangan beberapa hari terakhir terkait video dugaan pelecehan terhadap lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotim.

Hasilnya semua fraksi partai politik yang ada di DPRD Kotim bersepakat untuk mengeluarkan dua rekomendasi yaitu meminta pemberhentian terhadap jabatan Asissten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan serta menuntut permintaan maaf secara lisan didepan publik dan tertulis kepada lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotim dan melalui media cetak dan elektronik.(bah)

SAMPIT, PROKALTENG.CO– DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluarkan rekomendasi pemberhentian (menonaktifkan) terhadap jabatan Assisten I Setda Kotim, Diana Setiawan karena dianggap telah melecehkan marwah lembaga legislatif melalui video yang tengah viral di semua kalangan masyarakat.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPRD Kabupaten Kotim setelah menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, Wakil Bupati Kotim Irawati dan Sekda Kotim Fajrurahman serta pihak Inspektorat Kotim.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Dra. Rinie Anderson didampingi Wakil Ketua I, H. Rudianur dan Wakil Ketua II, H. Hairis Salamad. Dengan menghadirkan langsung pejabat Asisten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan pada, Senin 18 April 2022.

Dalam rapat paripurna tersebut juga, video yang tengah viral di lini masa media sosial Facebook di seluruh kalangan masyarakat Kabupaten kotim tersebut kembali diputar untuk mendengarkan secara seksama kalimat dugaan pelecehan terhadap lembaga legislatif DPRD Kotim yang dilakukan oleh Assisten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan saat menghadiri acara rapat dengan masyarakat Desa Tumbang Ramei Kecamatan Antang Kalang.

Ketua Fraksi PAN,  Dadang Siswanto .SH mengatakan setidaknya ada dua kalimat yang sejujurnya melukai perasaan pihak DPRD Kabupaten Kotim, selaku legislatif terkait dengan kalimat atau ucapan yang telah dikeluarkan oleh Diana Setiawan yang mengatakan “RDP tidak berguna, dan jangan berkoordinasi dengan Anggota Dewan”.

Baca Juga :  Kunker ke Sejumlah TUKS, Komisi IV Temukan Hal Ini

“Tidak ada keraguan sedikit pun terkait dua hal itu, yang pertama RDP tidak berguna yang kedua jangan koordinasi dengan anggota dewan, saya tidak ragu itu inti video yang di putar tadi sebab itu kami marah pasti, sedih iya, apalagi ketika rumah kami di ganggu di hina di lecehkan terbakar semangat kami disni,” kata Dadang.

Dirinya juga menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) hanya bisa dilakukan oleh lembaga legislatif DPRD, sehingga tidak benar seperti apa yang telah disampaikan oleh Asissten I Diana Setiawan bahwa pihak Eksekutif bisa melaksanakan RDP itu sama sekali keliru.

“Kami tegaskan hanya lembaga ini yang bisa melaksanakan RDP karena ada payung hukumnya, aturannya dan regulasinya sesuai, jadi tidak ada itu pemerintah daerah bisa melaksanakan RDP hanya lembaga ini saja, sehingga sangat disayangkan pernyataan saudara Asisten I di dalam video tersebut, apa lagi mengatakan RDP tidak berguna sudah kacau pikiran bapak yang satu ini,” tegas Dadang.

Baca Juga :  Perusahaan Jangan Kaku Melakukan Pembinaan Desa Pamalian

Ia juga menambahkan, berkaitan dengan pernyataan Assisten I yang mengatakan jangan berkoordinasi dengan anggota dewan ini perlu diluruskan ingat kami dipilih oleh masyarakat dan sah secara undang-undang sehingga apapun siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, dan kamipun berhak menindaklanjutinya.

“Karena itu kami Fraksi PAN DPRD Kotim menuntut permintaan maaf secara secara publik terhadap sodara Asisten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan dan secara tertulis kepada lembaga Legislatif DPRD Kotim, juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk membebas tugaskan Assisten I Pemkab Kotim,” tutupnya.

Sementara itu Fraksi-Fraksi Partai Politik lainnya juga telah menyampaikan pandangan terhadap apa yang telah menjadi perbincangan hangat disemua kalangan beberapa hari terakhir terkait video dugaan pelecehan terhadap lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotim.

Hasilnya semua fraksi partai politik yang ada di DPRD Kotim bersepakat untuk mengeluarkan dua rekomendasi yaitu meminta pemberhentian terhadap jabatan Asissten I Pemkab Kotim, Diana Setiawan serta menuntut permintaan maaf secara lisan didepan publik dan tertulis kepada lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotim dan melalui media cetak dan elektronik.(bah)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru